Tak Punya Sertifikat Tanah dan BPKB, Bisa Pinjam di Tabur Puja

46

SELASA, 21 MARET 2017

SOLOK — Jejak Pemberdayaan Yayasan Damandiri — Tak punya agunan mana bisa pinjam? Pertanyaan inilah yang mungkin selalu ada di benak masyarakat kecil yang mencoba untuk mengembangkan usaha. Untuk penambahan modal, salah satu cara untuk mendapatkannya yakni dengan mengajukan pinjaman.

Supervisor Yayasan Damandiri Wilayah Sumatera Barat, Edi Suandi, dan Ketua Koperasi KPRI, Mickrat Joni.

Namun, untuk mendapatkannya, perlu beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi, di antaranya harus memiliki agunan, terdaftar sebagai pegawai negeri atau swasta dengan batas penghasilan tertentu hingga survei yang dilakukan terhadap peminjam.

“Itu pun belum tentu disetujui dan butuh waktu yang lama,” sebut Ni Eli (38), pedagang gorengan di Nagari Kota Baru, Kabupaten Solok.

Agunan menjadi momok menakutkan bagi pedagang kecil yang berusaha kecil-kecilan. Tanpa dukungan pemodal, sangat susah bagi mereka untuk dapat mengembangkan usaha dan memperbaiki kualitas hidup serta perekonomian.

“Padahal, semua orang berhak mendapat kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tegas Supervisor Yayasan Damandiri Wilayah Sumatera Barat, Edi Suandi, kepada Cendana News di Solok.

Tim Cendana News sedang berdialog dengan pengurus Posdaya di KPRI Kencana BKKBN Kabupaten Solok.

Hal inilah yang coba didobrak oleh Program Tabur Puja (Tabungan dan Kredit Pundi Sejahtera) oleh Yayasan Damandiri yang juga ikut dikembangkan di wilayah Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Yayasan Damandiri pun bekerja sama untuk pendirian Unit Usaha Baru, yaitu Unit Tabur Puja dengan Koperasi  KPRI Kencana BKKBN Kabupaten Solok.

Menyasar masyarakat kalangan bawah seperti penjual gorengan, sayuran, minuman atau makanan ringan, Tabur Puja memberikan pinjaman dengan bunga lunak dan tanpa adanya agunan. Bahkan, dalam satu atau dua minggu, dapat dicairkan sehingga langsung dapat digunakan untuk mendukung usaha.

“Indak ado sertifikat tanah, BPKP motor pun masyarakaik tetap bisa minjam, nan penting jujur jo batangguang jawab,” kata Edi Suandi dalam bahasa Minang yang artinya, meski tanpa agunan sertifikat tanah, BPKB motor, masyarakat tetap bisa mengajukan pinjaman, asal jujur dan bertanggung jawab.

Bentuk tanggung jawab yang disinggung, yakni setiap peminjam harus berada di dalam sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang dengan sistem tanggung renteng, setiap anggota bertanggung jawab terhadap pinjaman anggota lain dan saling mendukung satu sama lainnya.

Tim Cendana News sedang berdialog dengan salah satu anggota Tabur Puja.

Berkat sistem yang langsung menyentuh masyarakat bawah, Tabur Puja yang masuk ke Kabupaten Solok pada April 2014 terus menunjukkan pergerakan positif. Jumlah Posdaya terus mengalami kenaikan. Di awal masuk, langsung berdiri 18 Posdaya yang mencakup puluhan nagari. Di 2015 terjadi peningkatan, menjadi 21 Posdaya dan di 2016 menjadi 24 Posdaya.

“24 Posdaya ini sudah maksimal, penambahan Posdaya lainnya mungkin tidak signifikan, mengingat karena kekuatan modal yang dimiliki Tabur Puja Kabupaten Solok bersama Koperasi  KPRI Kencana BKKBN Kabupaten Solok untuk penambahan Posdaya baru sudah tidak efektif,” terang Edi Suandi.

Meski demikian, hingga saat ini, dari penelusuran Cendana News di lapangan, masih sangat banyak masyarakat yang berkeinginan untuk mengajukan pinjaman, mengingat persyaratan yang mudah. Bahkan di daerah yang berjarak 30 kilometer dengan jarak tempuh 2 jam dari pusat pemerintahan kabupaten, tepatnya di Nagari X Koto Diateh, tercatat 389 anggota Tabur Puja.

“188 di antaranya masih aktif hingga sekarang, bahkan sudah ada yang masuk dalam pinjaman ke empat,” sebut Yen Nova Wirza (42), Ketua Posdaya Tanjung Balik X Koto Diateh.

Besarnya animo masyarakat untuk mendapatkan pinjaman di Tabur Puja guna meningkatkan kualitas perekonomian, tidak terlepas dari sistem yang diberlakukan dan langsung menyentuh masyarakat. Tercatat hingga sekarang, lebih kurang Rp18 miliar uang telah berputar di KPRI Kencana BKKBN Kabupaten Solok.

“Program Tabur Puja mengangkat perekonomian masyarakat. Hal ini perlu dikembangkan di berbagai daerah di Sumbar khususnya, dan di Indonesia pada umumnya,” tutup Edi Suandi.

Jurnalis: Bijo Dirajo / Editor: Satmoko / Foto: Istimewa

Komentar