Tekan Laju Inflasi, Pemkot Balikpapan Atur Strategi

52

SENIN, 27 MARET 2017
BALIKPAPAN — Untuk menekan angka laju inflasi kota Balikpapan, Pemerintah Kota mengatur langkah strategi sesuai dengan tantangan pengendalian inflasi tahun ini. Pasalnya, tahun 2017 ini target inflasi sebesar 4+-1 atau sama dengan 2016. 

Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi kota Balikpapan, Sri Soetantinah.

Beberapa tantangan pengendalian inflasi yang menjadi tantangan tahun ini yakni bahan makanan yang masih tinggi dikarena faktor cuaca sehingga daerah produksi terkendala memasok, kenaikan tarif dasar listrik yang merupakan kebijakan nasional.

“Tahun ini kita buat perencanaan yang lebih ketat, seperti cabai kita sudah berupaya menekan dengan tanam cabai, dan mengandalkan petani lokal meski terkendala cuaca hujan. Tapi lumayan hasilnya bisa menekan harga cabai di pasar tradisional,” jelas Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sri Soetantinah, saat ditemui Senin, (27/3/2017).

Ia menuturkan tantangan selanjutnya menjaga stabilitas harga sayur mayur dan bumbu-bumbuan yang diprediksi hujan hingga Mei mendatang. Dengan perkiraan hujan itu maka  Pemkot  juga harus menjaga stabilitas sayur mayurnya karena porsinya juga besar dalam menyumbang inflasi.

“Kami mencoba kampanyekan ke masyarakat agar terbiasa mengatur pola konsumsi. Misal kalau wortel mahal, ya beralih dengan sayur yang lain,” ungkap perempuan yang akrab disapa Tantin itu.

Pengaturan pola konsumsi ini untuk mengurangi permintaan terhadap komoditas tersebut. “Apabila permintaan pada satu komoditas menurun maka inflasinya bisa ditekan,” ujarnya.

Adapun pengendalian pada tarif listrik lanjut Tantin, Pemkot Balikpapan akan melakukan survei dan pendataan ke rumah tangga sasaran. “Kalau memang tidak mampu maka kami buatkan berita acara ke PLN agar warga tetap mendapatkan listrik bersubsidi. Kriterianya juga kami lihat lagi nanti,” pungkasnya.

Tantin menambahkan pasca pencabutan subsidi listrik pelanggan 900 Volt Ampere (VA) ternyata saling keterkaitan dan mulai berdampak pada konsumsi rumah tangga.

“Kriteria yang di data apakah pemilik listrik itu keluarga miskin atau tidak. Kalau tidak tetap berlaku sesuai kebijakan pemerintah. Tapi kalau ternyata masuk data keluarga miskin maka subsidinya jangan dicabut,” tutupnya.

Jurnalis: Ferry Cahyanti/Redaktur: Irvan Sjafari/Foto: Ferry Cahyanti
T

Komentar