Tim Hukum Anies-Sandi Nilai Gugatan Ahok-Djarot Layak Dikesampingkan

0
18

JUMAT, 17 MARET 2017

JAKARTA — Tim hukum Pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, menilai bahwa gugatan yang diajukan pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, terkait Surat Keputusan (SK) KPU DKI Jakarta tentang adanya masa kampanye pada putaran kedua, layak dikesampingkan.

Sidang di Bawaslu DKI Jakarta, Jakarta, Jum’at (17/03/2017).

Ahok-Djarot melalui kuasa hukumnya menggugat Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 putaran kedua kepada Bawaslu.

Adapun SK KPU Nomor 49 merupakan keputusan yang menyatakan adanya masa kampanye pada putaran kedua yang berlangsung sejak 7 Maret sampai dengan 15 April 2017. Mereka meminta SK tersebut dibatalkan.

Pantauan di lapangan, dalam sidang musyawarah penyelesaian sengketa yang digelar Bawaslu DKI Jakarta pada Jumat (17/3), salah satu kuasa hukum Anies-Sandi sebagai pihak terkait, Arifin Jauhari, mengatakan, ada perbedaan pernyataan dalam permohonan tim Ahok-Djarot.

“Pemohon menyatakan SK 49 bertentangan dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2016. Dalam uraiannya justru yang dijelaskan PKPU Nomor 14 Tahun 2010 yang sudah tidak berlaku,” ujar Arifin dalam sidang musyawarah di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Sunter, Jakarta, Jumat (17/3).

“Berdasarkan alasan tersebut, permohonan pemohon tidak jelas sehingga layak dan patut untuk dikesampingkan,” tambahnya.

Selain itu, Arifin menyebutkan bahwa dalam surat kuasa yang ditunjukan, tim kuasa hukum Ahok-Djarot hanya diberi kuasa untuk mengajukan gugatan kepada Bawaslu RI.

Namun, gugatan ini kemudian dilimpahkan Bawaslu RI kepada Bawaslu DKI Jakarta.

Oleh karena itu, tim Anies-Sandi menilai, kuasa hukum Ahok-Djarot tidak berhak diperiksa dalam penyelesaian sengketa di Bawaslu DKI Jakarta.

“Dengan demikian permohonan di Bawaslu DKI menjadi tidak sah dan tidak relevan untuk diperiksa dan diputus di Bawaslu DKI Jakarta,” kata Arifin.

Ahok-Djarot Gugat SK KPU Soal Adanya Masa Kampanye Putaran Kedua
Seperti Diketahui, sebelumnya tim pemenangan Ahok-Djarot mengajukan gugatan atas SK KPU DKI Jakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 putaran kedua.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Muhammad Jufri mengatakan, pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat, mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu DKI Jakarta.

Pasangan petahan itu menggugat terbitnya Surat Keputusan KPU DKI Jakarta Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-010/Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 putaran kedua.

“Jadi berdasarkan SK KPU Nomor 49 itu, salah satu pasangan calon (Ahok-Djarot) merasa dirugikan, maka dia mengajukan gugatan ke Bawaslu sebagai permohonan sengketa. Nah permohonan sengketa meminta untuk membatalkan SK itu,” ujar pria yang akrab disapa Jufri saat dihubungi Cendana News, Jum’at (17/3).

Adapun SK KPU Nomor 49 merupakan keputusan yang menyatakan adanya masa kampanye pada putaran kedua yang berlangsung sejak 7 Maret sampai dengan 15 April 2017.

Dengan adanya masa kampanye, Ahok-Djarot sebagai petahana harus cuti. Ahok-Djarot dan tim kampanyenya menganggap keputusan tersebut merugikan mereka.Jufri mengatakan, mereka mengajukan gugatan sengketa pada Jumat (10/3/2017).

“Kami sudah mendengarkan permohonan pemohon, dalam arti paslon (pasangan calon, red) nomor dua. Agenda berikutnya besok itu agenda musyawarah kedua, mendengarkan jawaban termohon, dalam arti KPU,” tambahnya.

Jurnalis: Bayu.A Mandreana/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Bayu.A Mandreana

Komentar