Wali Kota Malang Minta Angkutan Online Patuhi Sebelas Peraturan

30

RABU, 29 MARET 2017

MALANG — Kehadiran angkutan berbasis online di beberapa daerah di Indonesia hingga kini terus menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat, bahkan mendapat penolakan dari para supir angkutan konvensional, tidak terkecuali di kota Malang. 

Wali Kota Malang Moch Anton.

Terkait permasalahan tersebut Pemerintah Kota Malang meminta para pengusaha maupun supir angkutan online mau mematuhi sebelas aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perhubungan.

Hal itu harus dilakukan angkutan online agar bisa diterima oleh semua pihak di kota Malang. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Malang Mochammad Anton saat menghadiri Upacara Ngembak Ghni di Candi Badut, Rabu (29/3/2017).

Kesebelas aturan tersebut di antaranya yaitu angkutan online dimasukkan ke dalam jenis angkutan khusus, ukuran mesin angkutan sewa khusus minimal 1000 cc. Kemudian kuota armada angkutan online akan diatur oleh pemerintah provinsi masing-masing. Selain itu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama badan hukum dan angkutan online juga harus mengikuti pengujian berkala (KIR).

“Dari sebelas aturan itu mereka angkutan online harus bisa mematuhinya. Di situlah baru dikatakan bahwa taksi online bisa berjalan baik dan lancar di kota Malang,” ujarnya.

Yang terpenting mereka tidak menyalahi prosedur aturan yang telah ditentukan supaya bisa saling bersinergi antara angkutan online dengan angkutan konvensional yang ada di kota Malang.

Sedangkan mengenai kuota armada angkutan online menurut pria yang akrab di sapa Abah Anton ini akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah karena kebutuhan di masing-masing kota dan kabupaten berbeda.

“Nanti yang mengatur kuota armada angkutan online adalah dari pemerintah provinsi,” ucapnya.

Lebih lanjut Abah Anton mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya memperbaiki taksi-taksi konvensional yang ada di kota Malang. Bagaimana caranya agar bisa memberikan solusi yang tepat dan tidak merugikan taksi-taksi konvensional dalam artian dengan berlakunya taksi online ini bisa mengikuti persaingan di dalam pelayanan maupun mobilitasnya.

Namun begitu ia juga menyampaikan bahwa peraturan tersebut hanya berlaku pada taksi online. “Sedangkan untuk Gojek itu tetap belum ada pengaturan yang resmi karena tidak ada aturan yang mengatur masalah angkutan roda dua, pungkasnya.

Jurnalis: Agus Nurchaliq/Redaktur: Irvan Sjafari/Foto: Agus Nurchaliq

Komentar