Zainal Arifin Bertekad Terus Membela Rakyat

56

JUMAT, 31 MARET 2017

SEMARANG — Zainal Arifin memandang, betapa tidak berdayanya masyarakat kecil saat berhadapan dengan penguasa. Kedamaian yang sudah berjalan puluhan tahun, tiba-tiba terusik saat rezim datang mengatas-namakan investasi. Zainal pun bertekad, selama masih banyak rakyat kecil yang tertindas, di sanalah ia akan selalu berdiri paling depan.

Zainal Arifin (kedua dari kanan)

Zainal membagi permasalahan hukum di Indonesia saat ini menjadi tiga bagian. Pertama, konflik yang terjadi lebih menjurus kepada konflik struktural, di mana rezim yang mempunyai kewenangan kekuasaan menggunakan kebijakan sebagai alat untuk menindas rakyat, sehinggaia melakukan pembenaran, bahwa hukum berlaku tumpul ke atas dan runcing ke bawah.

Kedua, persepsi masyarakat umum melihat hukum dimaknai pada proses di pengadilan saja, padahal masih banyak paradigma hukum lainnya seperti proses kebijakan yang tidak pro masyarakat, termasuk kasus yang akhir-akhir ini marak terjadi, yaitu masuknya investasi pertambangan secara besar-besaran yang menjadikan masyarakat sebagai kelompok termarginalkan.

Ketiga, masyarakat kecil tidak memiliki akses terhadap pengambilan keputusan yang menyalahi dialektika, sehingga ketika kebijakan yang dihasilkan dinilai merugikan, mereka tidak bisa berbuat banyak, akses terhadap pengambilan kebijakan sudah ditutup rapat oleh penguasa. “Karena itu, LBH Semarang menyatakan sikap jelas akan membela masyarakat terutama memberi bantuan hukum jika terjadi konflik struktural,” bebernya.

D LBH Semarang, terdapat lima divisi yang mempunyai tugas masing-masing, yaitu pertanahan, lingkungan pesisir, perburuhan, sipol gender dan rujukan kota. Kelima divisi tersebut didukung oleh tujuh pengacara sebagai ‘mesin perang’. Selama mengabdi di LBH yang beralamat Jl. Jomblangsari IV No. 17 Jomblang, Candisari, Semarang, tersebut beberapa kali ia terlibat kasus hukum, antara lain konflik lingkungan tambak pasir di Kabupaten Jepara yang mengkriminalisasi 15 orang pada 2012, konflik tanah di Kendal, Temanggung, Cilacap dan saat ini membantu JMPPK melawan Pabrik Semen PT. SI.

Menurut Zainal, maraknya kasus agraria yang terjadi saat ini karena ada permasalahan yang belum terselesaikan. Rujukan dasar agraria sebenarnya sudah termaktub dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Perlindungan Alam, tetapi setelah ditetapkan seakan-akan UU tersebut di-peti es-kan dan yang kemudian berlaku adalah UU Sektoral seperti Kehutanan, Perkebunan, sehingga berpotensi merampas pencaharian masyarakan tradisional, bahkan cenderung mengkriminalkan orang kecil ketika terjadi konflik. “Salah satu hal yang perlu dituntaskan adalah pelaksanaan reformasi agraria sejati yang tidak hanya berbicara retribusi, tetapi bagaimana masyarakat bisa mengelola lahan sendiri,” ujar Zainal.

Karena itu, Zainal memandang perlunya ada pelaksanaan Reformasi Agraria yang ditandai oleh dua hal. Pertama, adalah masyarakat mempunyai akses terhadap tanah, kedua didukung oleh kebijakan yang dibuat untuk melindungi masyarakat, terutama akses terhadap sumber daya alam menjadi penting.

Saat ini, LBH Semarang turun langsung mengawal perjuangan warga JMPPK dalam mempertahankan kelestarian lingkungannya melawan pabrik semen. Hal ini karena Zainal melihat ada pelanggaran HAM atas pangan, kehidupan, karena lingkungan bersihnya terancam pabrik semen. Saat ini, 60 persen tenaga LBH Semarang tersedot kasus tersebut, karena menjadi prioritas melihat lamanya proses hukum berjalan serta banyak sekali perseorangan atau lembaga yang sudah terlibat di sana, yang mengakibatkan masyarakat Kendeng terbelah menjadi dua.

Masyarakat sebagai kaum yang sering termarginalkan, karena kebijakan ambisisus penguasa, menjadi keprihatinan tersendiri bagi Zainal. Padahal, baginya masyarakat adalah tempat pembaruan etnis dan budaya. Karena itu, persepsinya ketika melakukan advokasi bukan ia yang membantu menyelesaikan permasalahn masyarakat, tetapi masyarakatlah yang membantu dirinya untuk membagi pengalaman tentang kearifan hidup.

Saat membantu masyarakat, Zainal merasa sebagai bagian dari masalah mereka. Kesabaran, ketelatenan, keuletan dan kesederhanaan menjadi sikap masyarakat, keinginan sederhana mereka untuk menjalani hidup tenang seringkali tidak bisa dikabulkan pemerintah dengan alasan investasi, kebudayaan yang sudah dijalani bertahun-tahun dalam sekejap dihancurkan kebijakan penguasa.

Bagi Zainal, arti kesejahteraan yang diinginkan masyarakat bukan dengan derasnya pembangunan yang bisa membuat mereka kaya, tetapi kesejahteraan adalah ketika masyarakat bisa berkumpul secara rutin dengan anak istri ketika sudah bekerja seharian di sawah. Karena itu, menjadi rasional ketika masyarakat Kendeng menolak pembanguna Pabrik Semen PT. SI, karena akan menghancurkan aliran air yang mengairi sawah mereka.

Selain itu, ketika pabrik dibangun, sekitar 300 warga setempat hanya dijadikan buruh siang malam. Mereka akan melupakan falsafah mulia leluhur tentang kebersamaan. “Sedikit sekali yang bisa saya berikan kepada masyarakat, tetapi sangat banyak apa yang bisa diberikan masyarakat kepada saya,” imbuhnya.

Walaupun Zainal menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membela masyarakat, tetapi ia tetap tidak melupakan keluarga, karena istri dan anak-anaknya merupakan tempat untuk melepas lelah. Karena itu, Zainal selalu meluangkan waktu selama satu hari untuk bisa berkumpul dengan mereka. Bagi Zainal, istri dan anak merupakan anugerah Tuhan yang selalu senantiasa mendampinginya. Ketika bersama keluarga, sejenak ia akan meninnggalkan rutinitasnya membela rakyat. “Dalam seminggu, saya selalu menyempatkan diri selama satu hari untuk bisa berkumpul bersama keluarga,” kata Zainal.

Ketertarikan Zainal untuk terjun di bidang advokasi dikarenakan ia melihat hukum bisa menjadi alat untuk membela masyarakat. Selama belajar di LBH Jakarta dan Semarang, ia mendapat banyak sekali pengalaman. Suka duka yang dijalani saat bersama masyarakat menjadikannya menyadari, bahwa masih banyak yang harus dibenahi ketika berbicara reformasi Hukum di Indonesia. Bagaimana saat ini hukum harus menjadi panglima yang berpihak kepada masyarakat, baik itu dalam kebijakan maupun penegakkan.

Karena itu, Zainal meminta masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan ketidakadilan hukum struktural yang dialaminya kepada LBH Semarang. Zainal mengaku akan membantu sekuat tenaga. Masyarakat juga tidak perlu memikirkan biaya, karena LBH Semarang akan memberikan bantuan secara cuma-cuma.

Zainal mengatakan, secara struktural masa jabatan Direktur LBH Semarang dibatasi selama delapan tahun. Setelah itu, ia harus lengser. Tetapi, melihat ketimpangan hukum masih sering terjadi dalam masyarakat, ia merasa waktu pensiunnya masih sangat lama. “Selama di LBH, banyak nilai-nilai baru yang saya dapatkan, karena itu ijinkan saya tetap konsisten membela rakyat,” pungkasnya.

Jurnalis: Khusnul Imanuddin/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Khusnul Imanuddin

Komentar