41.383 Rumah Tak Layak Huni di Kalimantan Selatan

34

KAMIS, 6 APRIL 2017

BANJARMASIN — Keberadaan rumah tidak layak huni masih banyak di Kalimantan Selatan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merilis ada sebanyak 41.383 unit rumah di Kalimantan Selatan bersatus tidak layak huni. Rumah tak layak huni ini tersebar merata dengan jumlah bervariasi pada 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Bimtek perumahan Kementerian PUPR di Hotel Rattan In.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) paling banyak ditemukan rumah tak layak huni yang mencapai 6.380 unit. Disusul Kabupaten Barito Kuala sebanyak 6.318 unit rumah dan Kabupaten Banjar dengan jumlah 6.035 unit rumah tidak layak huni.

Adapun Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru masing-masing ada 278 unit  rumah dan 598 unit rumah tidak layak huni. Sejak tahun 2014 lalu, Kalimantan Selatan mendapatkan bantuan pemerintah pusat untuk memperbaiki rumah yang kondisinya rusak berat hingga rusak ringan.

Program ini telah merealisasikan 2.050 unit rumah yang menjadi layak huni dari sebelumnya rumah tak layak huni. Tahun 2017, Dirjen Penyediaan Perumahan Direktorat Swadaya Kementerian PUPR menargetkan terbangunnya rumah layak huni sebanyak 2.500 unit.

Kepala Satuan Kerja Vertikal Direktorat Swadaya Kementerian PUPR Kalimantan Selatan, Noor Efrani, mengatakan, kesulitan mencapai 0 persen rumah layak huni hingga tahun 2019. Sebab, kata dia, pemerintah pusat melakukan pengiritan anggaran.

Namun, pihaknya tetap memberikan bantuan renovasi menjadi layak huni dengan nominal tetap sama. Bantuan terdiri dari renovasi kerusakan berat menerima bantuan Rp15 juta, bantuan kerusakan sedang sekitar Rp10 juta, dan kerusakan ringan Rp7,5 juta. “Mudah-mudahan tahun ini bisa terbangun 3.000 unit rumah layak huni di Kalsel, sehingga dapat menekan puluhan ribu tadi,” ujar Efrani setelah mengisi bimbingan teknis perumahan, Kamis (6/4/2017).

Syarat mendapatkan bantuan stimulan seperti kepemilikan rumah milik pribadi, kondisi rumah tidak layak huni terutama atap, lantai, dan dindingnya. Selain itu, rumah mengalami kerusakan yang kemudian diusulkan secara bertingkat mulai RT hingga pemerintah kota/ kabupaten. “Uang stimulan tak bisa langsung dicairkan, menunggu hasil tim Pokja yang dibentuk oleh daerah setempat,” ujar Efrani.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kalimantan Selatan, Achmad Sofiani, menuturkan, terus menggencarkan bedah rumah demi menggenjot rumah layak huni di Kalsel. Tak hanya itu, dia mengungkapkan, program strategis lain seperti membangun rumah susun, rumah khusus/perumahan nelayan, dan peningkatan fasilitas umum seperti sarana dan prasarana di pemukiman. “Komitmen pemerintah bersinergi dengan program Pemprov, contohnya bedah rumah yang dilakukan oleh TP PKK Kalsel yang bekerjasama dengan Dinas PUPR,” ujarnya.

Dia menarget angka puluhan rumah tak layak huni di Kalsel akan terus menyusut seiring komitmen Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel. “Kami sangat berharap pemerintah kabupaten dan kota pun turut mendukung ini,” kata Sofiani.

Jurnalis: Diananta P. Sumedi / Editor: Satmoko / Foto: Diananta P. Sumedi

Komentar