Ade Komarudin: Saya Tidak Pernah Meminta Uang Terkait E-KTP

42

KAMIS, 6 APRIL 2017

JAKARTA — Mantan Ketua Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Ade Komarudin (Akom) baru saja meninggalkan kompleks Gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis sore (6/4/2017). Namun dirinya tidak bersedia memberikan keterangan kepada wartawan seputar pemeriksaannya dalam persidangan e-KTP.

Ade Komarudin (kanan) di depan sidang pengadilan.

Sebelumnya diberitakan Ade Komarudin sempat hadir memenuhi undangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ade Komarudin datang sebagai saksi dalam persidangan kasus perkara KTP Elektronik  yang diperkirakan telah merugikan keuangan negara lebih dari 2,3 triliun rupiah.

Berdasarkan pantauan Cendana News langsung dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, keterangan yang disampaikan Ade Komariudin masih sama seperti saksi-saksi yang sebelumnya sudah pernah dihadirkan dalam persidangan. Ade Komarudin juga mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak pernah menerima aliran dana dari proyek e-KTP.

Secara umum Ade Komarudin juga mengaku tidak tahu-menahu soal pembahasan e-KTP. Dia mengaku tidak pernah menerima dana yang bersumber dari proyek KTP Elektronik. Namun dirinya mengaku mengetahui terkait berapa besaran anggaran proyek e-KTP yang menghabiskan dana sekitar 5,9 triliun rupiah.

Saat ditanya Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan terkait seputar e-KTP, Ade Komarudin kembali menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah meminta uang kepada Irman maupun Sugiharto. Irman dan Sugiharto adalah mantan pejabat tinggi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

“Pada saat pembahasan proyek e-KTP, saya waktu itu masih menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Saya waktu itu menjadi Anggota Komisi X DPR RI yang khusus membidangi masalah keuangan dan perbankan. Sedangkan pembahasan kasus e-KTP itu memang merupakan kewenangan dari Komisi II DPR RI,” jelas Ade dalam persidangan di Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Jurnalis: Eko Sulestyono/Redaktur: Irvan Sjafari/Foto: Eko Sulestyono

Komentar