Dituding Serobot Tanah, Dan Korem 173 PVB Angkat Suara

65

JUMAT, 7 APRIL 2017

JAYAPURA — Komandan Komando Resort Militer (Dan Korem) 173 Praja Vira Braja Biak, Kolonel Infanteri, I Nyoman Cantiasa, menepis adanya isu tak sedap tentang penyerobotan tanah oleh TNI AD kepada masyarakat setempat.

Komandan Korem 173 PVB, Kolonel Infanteri I Nyoman Cantiasa.

“Kami tidak menyerobot tanah,” kata Komandan Korem 173/PVB, Kolonel Infanteri, I Nyoman Cantiasa, saat dikonfirmasi Cendana News melalui telepon selulernya terkait tuduhan masyarakat tentang status tanah di Jalan Yan Mamoribo, Kabupaten Biak, Sabtu (7/4/2017).

Aspirasi maupun klaim sejumlah pihak ke DPRD Kabupaten Biak Numfor dan di sejumlah media sosial (medsos) terkait status tanah yang diserobot TNI adalah tak benar. Menurut Nyoman, tanah tersebut sah milik negara dan telah terdaftar dalam daftar kekayaan atau Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dengan nomor registrasi 31708044.

“TNI tak memiliki tanah, lahan itu milik negara. Anggota TNI hanya diamanatkan negara untuk menjaga tanah tersebut, karena tanah itu tanah negara, maka tidak boleh diambil atau menjadi hak orang lain,” demikian ditegaskan Danrem.

Lantas pihak-pihak yang mengklaim lahan tersebut, bagaimana? Dikatakan Kolonel Infanteri I Nyoman Cantiasa, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak itu dan ia pertegas lagi bahwa TNI patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

“Panglimanya TNI adalah hukum. Korem 173/PVB sebagai satuan pengguna hanya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan aset barang milik negara. Kami tak ada wewenang sekecil apa pun dalam hal pelepasan atau pengkajian hak, saran saja tak boleh,” katanya.

Aset tanah negara di Jalan Yan Mamoribo adalah aset negara dan sudah sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut Kolonel Infanteri I Nyoman Cantiasa pula, apabila masih ada warga atau keluarga yang masih keberatan, ia mempersilakan untuk menyalurkan ke jalur hukum.

Untuk diketahui, undang-undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria pasal 20, 22, 23, 26, 41, 43, dan berdasarkan surat overscom tanggal 16 November 1956 tentang penyerahan hak atas tanah dari masyarakat kepada Pemerintah Belanda. Selanjutnya, berdasarkan UU No 7 tahun 1966 tentang kesepakatan antara pemerintah Belanda dengan Indonesia terkait dengan keuangan, maka aset Belanda harus diserahkan kepada pemerintah Indonesia.

Jurnalis: Indrayadi T Hatta / Editor: Satmoko / Foto: Indrayadi T Hatta

Komentar