Dugaan Korupsi Dermaga Depapre Digenjot Kejari Jayapura

131

SELASA, 4 APRIL 2017

JAYAPURA — Minggu depan, dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dermaga peti kemas Depapre siap dituntaskan. Hal ini ditegaskan Jaksa Pidana Umum Khusus (Janpidsus) Kejari Jayapura, Kubela usai terima aspirasi unjuk rasa dari masyarakat Depapre.

Jaksa Pidana Umum Khusus Kejari Jayapura, Kubela (pakaian jaksa) Kubela saat menerima pengunjuk rasa  di kantor Kejari Jayapura

“Sekarang jaksa sudah tidak sibuk, maka diharapkan minggu depan kasus ini sudah siap untuk dilimpahkan ke pengadilan,” kata Kubela kepada sejumlah jurnalis di Kejari Jayapura, Selasa (4/4/2017).

Hingga kini, tiga orang tersangka telah dipanggil untuk diperiksa, namun satu diantaranya telah meninggal dunia.

“Ada satu dari tiga orang telah meninggal dunia, namanya Petrus J,” ujarnya.

Sementara itu, Septinus Jarisetouw selaku Ondoafi Tepera Wauna Depapre terkait dugaan korupsi itu, menyesalkan pemerintah daerah (Pemda) tidak pernah melibatkan dirinya selaku ondoafi dalam pengadaan tanah sampai dengan proses pelepasan tanah adat dan pembayarannya.

“Saya tak pernah diajak bicara. Saat saya tahu langsung saya tolak. Karena saya berpegang pada Undang Undang Pemerintah Indonesia,” ujar Septinus.

Pembebasan tanah untuk pelabuhan peti kemas ini sudah berlangsung lama, lanjut Ondoafi pembayaran itu berlangsung tahun 2013 lalu. Namun Pemkab Jayapura tak pernah mensosialisasikannya, termasuk analisa analisa dampak lingkungan (Amdal) tak diinformasikan, dan baru diumumkan pada tahun 2016.

“Padahal sudah ada kajian ilmiah dari Universitas Cendrawasih (Uncen) dan dari LIPI bahwa daerah atau wilayah tersebut tak dapat digunakan karena ada terumbu karang. Saya sebagai ondo dinasehati oleh lima orang profesor doktor untuk menolak,” ujarnya.

Dijelaskannya, pembangunan dermaga tersebut akan menghancurkan mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan. “Mereka hidup hanya dari laut karena tanah yang ada tak bisa digunakan untuk bercocok tanam,” katanya.

Septinus Jarisetouw selaku Ondoafi Tepera Wauna Depapre (kiri)

Proses penyelesaian hukum dugaan kasus korupsi ini terbilang lambat, lanjut Ondoafi pasalnya sudah 15 orang tersangka. “Ada juga mantan bupati dan bupati tapi belum diproses,” tuturnya.

Dikatakannya, tanah di lokasi dermaga depapre itu milik suku Jarisetauw, Somlena, Dematouw, Somisu dan Danya, bukan milik perseorangan. Ia menduga pemerintah daerah terlibat dikarenakan pemerintah daerah khususnya Pemkab Jayapura salah dalam melakukan pembayaran hak ulayat dan kepemilikan tanah.

Dari data yang dihimpun, diduga ada korupsi yang terstruktur di jajaran Pemkab Jayapura semasa itu. Dugaan kasus korupsi pembayaran ganti rugi tanah pelabuhan peti kemas Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura tahun 2013 sebesar Rp 3.068.150.000 yang dibayarkan oleh Pemda kepada seseorang yang mengaku sebagai pemilik tanah.

Jurnalis : Indrayadi T Hatta / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto : Indrayadi T Hatta

Komentar