Gubernur Angkat Bicara Soal Klaim Tanah Kaum Maboed

73

SELASA, 4 APRIL 2017

PADANG — Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno angkat bicara persoalan hak tanah yang dialami masyarakat Forum Nagari Tigo Sandiang. Irwan menegaskan akan menyurati Pengadilan Negeri Padang, karena persoalan tanah yang diklaim oleh Kaum Maboed tersebut telah diserahkan ke masyarakat pada 2015 lalu.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat memberikan keterangan pers.

 “Silahkan diukur dulu tanah tersebut, karena putusan Landraad No.90/1931 itu, tanah hanya seluas 2,5 hektar, mengapa putusan penyitaan menjadi 765 hektar? Jadi, saya berharap pengadilan harus kembali mengkaji keputusan itu. Karena, ratusan hektar yang lain tidak ada urusan, kenapa ikut diblokir,” ucap gubernur, Selasa (4/4/2017).

Ia menjelaskan tanah yang dipermasalahkan oleh masyarakat itu awalnya dibeli Pemerintah Sumatera Bagian Tengah (provinsi pada 1982). Namun, setelah verponding lalu diputuskan antara Pemprov Sumbar dengan DPRD untuk dikembalikan kepada masyarakat yang telah menduduki dan menempati selama ini tanah tersebut.

“Untuk itu kita akan menyurati bahwa tanah verponding itu bukan milik antara A maupun B yang diakui sepihak. Karena, pada 2015 sudah diputuskan untuk dikembalikan kepada masyarakat,” katanya

“Jika ada yang mengaku-mengaku. Tidak tahu apa dasarnya. Karena  verponding itu dasarnya milik Sumatra Bagian Tengah dan dikembalikan kepada masyarakat karena merupakan hak ulayat masing-masing,” tugasnya.

Tidak hanya itu, juga ada 4.000 sertifikat tanah yang dimiliki oleh masyarakat secara sah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga ikut diblokir, berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Padang. Hal ini  yang memicu amarah masyarakat, karena sertifikat tanah yang dipegangnya tidak bisa digunakan lagi. Sebanyak 4000 sertifikat tanah yang luas tanahnya 765 haktar itu telah diklaim oleh Kaum Maboed melalui Landraad No.90/2013. Akibatnya, 4.000 sertifikat tanah itu tidak bisa digadaikan, tidak bisa dijual, dan hanya menjadi surat yang tak berharga.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Jon Effredi, yang telah melakukan pertemuan dengan 10 perwakilan masyarakat menyampaikan, segala bentuk tuntutan yang disampaikan masyarakat akan diproses, tapi perlu diingat bahwa pengadilan tidak bisa diintervensi, untuk itu diminta bersabar hingga proses hukum selesai,” ucapnya.

Hingga saat ini, Cendana News belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut kepada Kaum Maboed yang merupakan pihak yang mengklaim kepemilikan tanah yang dipersoalkan oleh ribuan masyarakat di empat kecamatan yang ada di Kota Padang tersebut.

Seorang ibu-ibu menggendong anaknya dalam unjuk rasa hak tanah di Pengadilan Negeri Padang.

Jurnalis: Muhammad Noli Hendra/Redaktur: Irvan Sjafari/Foto: Muhammad Noli Hendra

Komentar