Indeks Demokrasi Makin Membaik di Kalimantan Selatan

64

RABU, 5 APRIL 2017

BANJARMASIN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lewat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar diskusi yang membahas Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kalimantan Selatan. Kepala Bakesbangpol Kalimantan Selatan, Taufiq Sugiono, mengatakan, ada kecenderungan angka IDI Kalimantan Selatan semakin membaik. Taufiq mencatat, angka IDI pada 2015 mencapai level 74,76 naik ketimbang IDI pada 2010 sebesar 70,94.

Taufiq Sugiono di sela-sela sosialisasi IDI.

Menurut Taufiq, angka itu menempatkan Kalimantan Selatan di posisi ke-13 dari 34 provinsi se-Indonesia.

“Ini salah satu indikator keberhasilan dalam membangun demokrasi di Kalimantan Selatan. IDI Kalsel masih di atas rata-rata nasional yang mencapai 72,” ujar Taufiq Sugiono di sela-sela diskusi di Hotel G’Sign Banjarmasin, Rabu (5/4/2017).
                                               
Angka realisasi IDI dihasilkan dari tiga variabel, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Tapi, ia mengingatkan, capaian moncer IDI Kalsel belum menggembirakan karena ada variabel pembentuk IDI yang justru merosot. Taufiq mencontohkan, angka variabel kebebasan sipil yang merosot dari 67,74 pada 2010 menukik ke 54,15 pada 2015.

“Sedikit mengalami penurunan karena ada permasalahan terkait wawasan kebangsaan. Berkaitan toleransi beragama, toleransi cukup bagus. Tapi masih ada kerikil-kerikil. Kita terus memantapkan indeks hak-hak sipil atas demokrasi,” ujar Taufiq.

Indeks kebebasan sipil terdiri dari unsur kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Ia berharap, semua elemen masyarakat sipil dan institusi pemerintahan bisa mendongkrak kesadaran atas pentingnya toleransi. “Kami ingin mantapkan lagi pemahaman hidup berbangsa dan bernegara,” kata bekas juru bicara Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan itu.

Angka indeks variabel aspek hak-hak politik menunjukkan tren kenaikan dari 72,66 pada 2010 melonjak ke level 85,77 pada 2015. Variabel aspek hak-hak politik terdiri atas unsur hak memilih dan dipilih, serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan.

Ada pun angka indeks variabel aspek lembaga demokrasi tercatat membaik, dari 72,25 pada 2010 merangkak ke angka 83,17 pada 2015. Variabel ini dihimpun dari aspek Pemilu yang jurdil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintahan daerah, dan peradilan independen. 

“Dua variabel tadi sudah bagus. Memang hanya variabel kebebasan sipil yang turun,” kata Taufiq. 

Jurnalis: Diananta P. Sumedi / Editor: Satmoko / Foto: Diananta P. Sumedi

Komentar