Jimly Asshiddiqie: Hukum Harus Mengapung pada Samudera Etika

64

RABU, 5 APRIL 2017

JAKARTA — Guru Besar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie mengatakan, etika nasional merupakan bagian dari tanggungjawab akuntabilitas publik sekaligus untuk memahami dan memasyarakatkan TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Berbangsa yang hingga kini kurang mendapat perhatian.

Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly, TAP MPR yang selama ini kurang mendapat perhatian, semestinya diperhatikan oleh pejabat publik dalam prinsip prinsip umum dan asas asas kode etik jabatan.

“Problem kita bukan saja memasyarakatkan TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 itu saja, tapi juga bagaimana nilai dan norma diprioritaskan, sehingga bisa dielaborasi menjadi sistem yang baik,”  kata Jimly dalam Pra Konferensi I Etika Berbangsa dan Bernegara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, (5/4/2017).


Pra Konferensi Nasional Etika Berbangsa ini diselenggarakan karena Indonesia yang merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang terikat pada keputusan pada sidang umum tahun 1966 ketika Badan itu mengeluarkan resolusi dalam sidang agar seluruh anggota mendirikan Badan Etika pada di tiap kantor publik di Negaranya masing masing.

“Inisiatif untuk mengadakan konferensi nasional tentang etika, mudah mudahan ini akan menjadi peninggalan untuk generasi kita ke dapannya. Karena kami menyadari bahwa hukum itu, akan sangat penting dalam kehidupan bersama di kemudian hari,” imbuh Jimly.

Disebutkan, banyak sekali kekurangan dan keterbatasan hukum, namun bukan berarti hukum itu tidak penting. Tapi harus dikelola dan diperbaiki dengan baik pasca 19 tahun reformasi. Jadi, harus disiapkan perangkat yang menunjang, sehingga sistem hukum itu tidak terlalu berat bebannya.

Oleh karena itu, Jimly berharap, sistem kontrol etika di indonesia harus dikoreksi agar menjadi sebuah sistem kenegaraan guna membantu hukum itu sendiri.

“Jadi hukum itu harus mengapung ke samudera etika. Tidak bisa kita berharap hukum itu membawa kita berlayar menuju pulau keadilan, jika samudera etika itu tidak berfungsi,” tutup Jimly.

Konferensi Etika Nasional ini dilaksanakan pada tiga tahap, tahap pertama hari ini dengan tujuan menggali dan merumuskan asas asas kode etik berbangsa dan bernegara, tahap kedua direncanakan pada 27 April 2017 untuk membahas dan merumuskan dan menggagas integrasi badan badan etika sesuai kaidah International dengan tetap berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

Mekanisme sistem kode etik dalam praktek diharapkan dapat dihasilkan pada konferensi tahap kedua tersebut. Selanjutnya puncak konferensi akan dilaksanakan tanggal 8 dan 10 Mei 2017. Saat pembahasan dan keputusan Resolusi PBB 1966 dibacakan pada puncak itu, diharapkan terjadi perjumpaan gagasan dan rekomendasi berupa program pada penguatan kode etik Indonesia.

Jurnalis : Adista Pattisahusiwa / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto : Adista Pattisahusiwa

Komentar