Keinginan Bubarkan DPD, Cukup Beralasan

56

SABTU, 8 APRIL 2017

JAKARTA —- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi), Lucius Karus, menilai konflik yang terjadi di internal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), belakangan ini, telah didesain semata-mata hanya untuk perebutan kekuasaan.

Lucias Karus

“Bagi saya, ribut soal aturan di internal itu merupakan substansi pokok dasar keberadaan DPD sebagai perwakilan daerah, yang kemudian menjadi acuan beberapa pihak, maka terjadilah sengketa, kisruh itu tidak akan pernah selesai,” ujar Lucias, usai mengikuti diskusi ‘Polemik DPD, Kok Gitu’ di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4/2017).

Menurut Lucias, seharusnya wakil daerah tidak terlalu mengutamakan pasal-pasal dari aturan UU MD3. Sebab, anggota DPD yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing merupakan amanah dan mandat dari rakyat, karena menginginkan ada perubahan. Itu adalah ikrar. “Jadi, tidak pantas hanya karena perebutan kekuasaan di internal, seakan lupa di pundak kalian ada suara sekian banyak orang dari daerah,” katanya.

Akibat kekisruhan itu, Lucias merasa perlu dilakukan kaji ulang terhadap peran DPD secara kelembagaan. Sebab, selama ini kondisi internal DPD tersebut tidak lepas dari kekacauan, karena semua anggota tidak merasa bersalah, dan mau menghalalkan segala cara. Bahkan, mau menggadaikan kursinya hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Berkait perlu tidaknya DPD dibubarkan, karena sejak dibentuknya pada 2004 tidak begitu produktif menyampaikan aspirasi masyarakat dari daerah, Lucias berpendapat, sangat beralasan untuk menginginkan pembubaran DPD secepatnya, karena selalu merusak kultur DPD di mata publik. “Kalau tidak ada aturan tegas untuk setiap anggota, maka tidak perlu lagi dipertahankan,” tuturnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Adista Pattisahusiwa

Komentar