Ketua Komisi Yudisial: Bangun Etika Dulu Sebelum Tegakkan Hukum

74

RABU, 5 APRIL 2017
JAKARTA—- Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari, menilai, selama reformasi TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang etika berbangsa tidak begitu berfungsi karena lebih menekankan aspek-aspek penegakan hukum lainnya.

Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari.

Padahal, menurut Aidul, kalau mengacu pada teori hukum pidana, selalu tersirat etika berbangsa di dalamnya. Karena hukum pidana merujuk pada ultimum dan medium. Bangun etika dulu, sebelum tegakkan hukum, karena etika merupakan penopang hukum.

“Saya selalu sampaikan di pemerintahan Jokowi ini, semestinya program revolusi mental itu harus ada. Upaya untuk menginstal etika berbangsa yang praktis,” ungkap Aidul dalam Pra Konferensi 1 Etika Berbangsa di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2017).

Aidul menyampaikan bahwa Sistem Hukum Indonesia berdasarkan TAP MPR tersebut, terdiri dari substansi, kultur, dan struktural. Karena substansi dan struktur hukum itu kerangka, tidak akan berfungsi kalau budaya hukum tidak tumbuh, sebab budaya hukum sebagai penggerak dari sistem hukum itu sendiri.

“Budaya hukum itu terkait dengan nilai-nilai dan norma. Nah, di situlah fungsi etika akan berjalan,” imbuhnya.

Indonesia, kata Aidul, mesti belajar dari Singapura. Betapa etika itu bisa mendorong penegakan hukum yang kredibel. Karena tegaknya hukum di Singapura, etika didahulukan. Negara tersebut, asas etikanya didasarkan pada rasa malu saat melanggar hukum. Baru dituduh korupsi saja, sudah mengundurkan diri. Bahkan di beberapa negara Asia lainnya, saat dituduh korupsi, oknum tersebut rela berani mencoba bunuh diri.

“Tapi di negara kita, sudah menjadi tersangka, tapi masih senyum-senyum di TV,” ucap Aidul.

Jadi, jelas Aidul, etika bangsa Indonesia harus diinstal ulang dalam kehidupan bernegara, mengingat TAP MPR nomor VI tahun 2001 tersebut, terdapat dua sumber dalam etika berbangsa, yakni pertama nilai agama, kedua nilai budaya, itu merupakan amanat yang bersemi dalam Pancasila.

“Inilah yang saya sampaikan dengan harapan pra konferensi 1 yang bicara nilai dan asas kode etik pejabat ini bisa membentuk lembaga etik nasional. Insha Allah, kita bisa mencapai rumusan bersama dan pada akhirnya TAP MPR Nomor VI tahun 2001 yang selama 15 tahun invalid serta tidak banyak disentuh bisa kita laksanakan guna memberikan dasar hukum yang bermanfaat di Indonesia,” tutupnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa / Editor: Satmoko / Foto: Adista Pattisahusiwa

Komentar