Pekebun Sawit di Lampung Keluhkan Sulitnya Peroleh Pupuk Bersubsidi

97

JUMAT, 7 APRIL 2017

LAMPUNG — Petani pekebun sawit mengaku memperoleh hasil kebun sawit pada musim panen bulan April dengan hasil yang kurang memuaskan.

Ahmad siap mengangkut tandan buah segar sawit yang dipanen.

Menurut Ahmad (34), salah satu faktor yang mengakibatkan menurunnya produktivitas kelapa sawit miliknya akibat berkurangnya jumlah pemberian pupuk untuk tanaman sawit seluas satu hektar. Ia menyebut, sudah menjadi salah satu anggota kelompok tani di Desa Klaten, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, namun saat proses pengajuan untuk pembelian pupuk ia mengaku saat ini mengalami pengurangan kuota pupuk bersubsidi. Akibatnya, ia terpaksa menggunakan pupuk organik menggunakan kotoran ternak sapi yang dipergunakan untuk meningkatkan produksi tanaman sawit miliknya.

Ahmad mengungkapkan, dengan adanya sistem penebusan pupuk melalui kelompok tani (poktan) yang telah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dirinya dan beberapa petani pekebun sawit saat ini tidak bisa mendapatkan pupuk dengan jumlah yang berlebih. Selain itu, ia menyebut, saat ini jika pekebun sawit tidak memiliki RDKK maka petani pekebun sawit tidak bisa membeli pupuk bersubsidi dan wilayah pembelian sudah ditentukan sesuai dengan lokasi petani dan kebun berada sehingga tidak bisa membeli pupuk di wilayah lain. Selain itu, penyusunan RDKK juga dilakukan satu tahun sebelumnya sehingga memudahkan petani pekebun sawit.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya kami bebas membeli pupuk dimana saja, tapi semenjak sistem RDKK kebutuhan pupuk dibatasi. Sementara kebutuhan pupuk kami cukup besar dan ini berimbas bagi produktivitas tanaman sawit milik kami,” ungkap Ahmad, salah satu petani pekebun sawit yang ditemui Cendana News seusai melakukan panen kelapa sawit di kebun miliknya, Jumat (7/4/2017).

Sawit yang telah dipanen akan dijual kepada pengepul sebelum dikirim ke pabrik.

Ahmad mengungkapkan, sebagian petani bahkan mulai memanfaatkan celah dengan membeli beberapa pupuk yang dijual oleh para penjual dengan sistem keliling kampung yang merupakan pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal. Ia menyebut, meski membeli dengan harga lebih mahal, namun kebutuhan pupuk yang dijual oleh para penjual keliling tersebut tidak dibatasi bahkan bisa digunakan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi yang terkadang lebih lama diperoleh dan juga kerap tidak ada stok.

Sistem penebusan pupuk bersubsidi menggunakan biling sistem atau sistem online tersebut, diakui petani pekebun sawit, masih merepotkan petani pekebun sawit yang berimbas petani telat melakukan pemupukan. Salah satu kesulitan yang dialami petani pekebun sawit di antaranya kebutuhan pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani pekebun yang memiliki lahan tidak lebih dari dua hektar yang memiliki hak membeli pupuk bersubsidi di antaranya jenis urea, SP-36, ZA, NPK dan organik.

Meski memperoleh pupuk dengan jumlah lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Ahmad mengungkapkan, penggunaan pupuk kompos serta pupuk buatan lain masih tetap digunakan. Meski dampaknya pada masa panen saat ini hasil produksi tandan buah segar (TBS) tanaman sawit miliknya rata-rata memiliki bobot berkurang hingga 5 kilogram per tandan buah segar. Faktor berkurangnya pemberian pupuk, cuaca dan juga kondisi tanah yang semakin tidak subur, diakuinya, ikut mempengaruhi. Sebab dua tahun sebelumnya berturut-turut rata-rata satu tandan buah segar sawit mencapai bobot 25-27 kilogram namun saat ini hanya mencapai 20-22 kilogram.

Sebagian lahan pertanian jagung dan sawit milik petani pekebun di Kecamatan Penengahan Lampung Selatan.

“Faktor pemupukan yang kerap terlambat karena penebusan pupuk bersubsidi untuk pekebun sawit agak lambat dan pergantian proses online bagi kelompok tani, lahan yang mulai tidak subur menjadi penyebab berkurangnya produksi sawit kami,” terang Ahmad.

Petani lain juga menyebut produktivitas yang menurun hingga 5 kilogram per tandan bahkan justru diiringi dengan harga yang kian merosot hingga empat kali dari akhir tahun 2016 hingga awal tahun 2017. Yono, petani pekebun sawit lain menyebut, harga tandan buah segar sawit sempat mencapai Rp2.300 per kilogram di tingkat petani lalu turun di kisaran Rp2.000 per kilogram, selanjutnya anjlok di harga Rp1.700 per kilogram dan terakhir di harga Rp1.500 per kilogram.

Yono mengungkapkan, produktifitas sawit pada lahan seluas satu setengah hektar miliknya dalam sekali panen mencapai 2-3 ton dari semula bisa mencapai 4 ton per hektar. Meski harga anjlok dan produktivitas menurun, namun ia menyebut, tetap bisa menjual buah sawit miliknya kepada pengepul di Kecamatan Penengahan. Selain sebagai pekebun sawit, ia menyebut, sebagian petani masih menggantungkan sektor pertanian sawah sebagai mata pencaharian utama sehingga penghasilan dari kebun sawit menjadi penghasilan tambahan yang bisa dipanen dalam jangka waktu tertentu dan bisa menjadi investasi jangka menengah.

Kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi diakuinya kini tengah melanda sebagian petani pekebun dan juga petani jagung di wilayah tersebut. Yono menyebut, kebingungan penerapan penebusan sistem online diduga menjadi penyebab terlambatnya distribusi pupuk bersubsidi sehingga banyak beredar pupuk non subsidi yang dijual meski harganya lebih mahal dari pupuk bersubsidi.

Salah satu pekerja melakukan proses pemanenan sawit.

“Bagi petani dan pekebun yang memiliki modal harga pupuk non subsidi yang dijual tentunya menjadi pilihan karena dengan dipupuk hasil produksi tanaman padi, jagung dan sawit juga akan bagus dan saat dijual hasilnya bisa untuk mengganti uang membeli pupuk,” ungkap Yono yang mengaku juga membeli pupuk non subsidi jenis SP-36.

Saat ini, ia menyebut, harga pupuk bersubsidi jenis urea dengan harga eceran tertinggi (HET) mencapai Rp1800 per kilogram atau per kemasan isi 50 kilogram seharga Rp90.000, pupuk SP-36 mencapai Rp2000 per kilogram atau per kemasan isi 50 kilogram mencapai Rp100.000, pupuk jenis ZA per kilogram seharga Rp1400 atau per kemasan isi 50 kilogram seharga Rp70.000, pupuk NPK mencapai 2300 atau kemasan isi 50 kilogram seharga Rp115.000, dan pupuk organik per kilogram seharga Rp500 serta kemasan isi 40 kilogram seharga Rp20.000. Meski demikian, beberapa pupuk jenis serupa non subsidi bisa dijual dengan selisih Rp3.000-Rp5.000 per kilogram dan sebagian dibeli petani pekebun untuk mengatasi keterlambatan pemupukan.

Jurnalis: Henk Widi / Editor: Satmoko / Foto: Henk Widi

Komentar