Perlu Kerja Sama Khusus Penanganan TKI di Luar Negeri

61

SENIN, 3 APRIL 2017

MATARAM — Sebagai salah satu daerah pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus membutuhkan perbaikan dan reformasi tata kelola layanan TKI di daerah, mulai dari proses perekrutan, pemberangkatan hingga penempatan kerja.

Gubernur NTB, Zainul Majdi.

Pemda NTB juga perlu menjalin kerja sama secara khusus, baik dengan negara tujuan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun Kementerian Luar Negeri, untuk memastikan keamanan, keselamatan termasuk hak-hak TKI selama bekerja di luar negeri agar terpenuhi.

“Harus disadari bahwa otoritas dari daerah terhadap masyarakat yang bekerja ke luar negeri sebagai TKI, hanya berlaku saat masyarakat berada di dalam wilayah NTB. Setelah di negara tujuan, kita tidak bisa banyak berbuat,” kata Gubernur NTB di Mataram, Senin (3/4/2017). Sehingga masalah apa pun yang menimpa tenaga kerja migran di luar negeri khususnya dari NTB, yang bisa berbuat banyak dan memiliki kewenangan jelas Kemenlu maupun Kemenakertrans RI, supaya bisa mencarikan solusi.

Untuk itulah kerja sama dengan negara tujuan, Kemenlu dan Kemenakertrans, khususnya  masalah TKI sangat diperlukan, terutama untuk menekan atau mengurangi TKI non prosedural dan mendorong kesadaran para TKI akan pentingnya menempuh jalur legal untuk jaminan keamanan dan keselamatan TKI selama bekerja di luar negeri.

“Langkah lain yang perlu menjadi perhatian, yakni bagaimana ketika ada TKI tersandung masalah di negara penempatan, bisa mendapatkan bantuan hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut Majdi menambahkan, harus ada langkah tanggap cepat yang dikoordinasikan dengan Kementerian Luar Negeri sehingga Pemda NTB juga cepat mendapatkan informasi sebagai acuan melakukan perbaikan dan penanganan.

Sebelumnya, saat memberikan kuliah umum di Universitas Mataram, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menjelaskan, masalah perlindungan TKI di luar negeri, khususnya dari NTB menjadi komitmen dan prioritas politik luar negeri Kemenlu.

Termasuk komitmen untuk terus memperbaiki pelayanan dari hulu ke hilir yang kerap menjadi sumber permasalahan TKI saat bekerja di luar negeri. Sampai saat ini, Kemenlu telah mencatat penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan  orang pada tahun 2016 meningkat menjadi 76 persen dari penyelesaian tahun sebelumnya 57 persen pada 2015.

Selain itu, Kemenlu juga mengklaim telah membebaskan 65 WNI dari ancaman hukuman mati dan berhasil mengurus pembayaran gaji terlambat pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sebesar 284 miliar rupiah.

Jurnalis: Turmuzi / Editor: Satmoko / Foto: Turmuzi

Komentar