Ratusan Massa FPKB Datangi Kantor Ombudsman Papua

85

KAMIS, 6 APRIL 2017

JAYAPURA — Ratusan orang tergabung dalam Forum Peduli Kawasan Biak (FPKB), mendatangi Kantor Ombudsman RI Papua, di Kota Jayapura, Kamis (6/4/2017). Mereka ingin mendorong Ombudsman untuk mengawal kasus dugaan korupsi Bupati Biak, Tomas Alva Edison Ondi.

Ratusan massa berunjukrasa di Kantor Ombudsman Perwakilan Papua

“Kami datang ke sini untuk mendorong Ombudsman untuk mengawal kasus dugaan korupsi Bupati Biak. Pertama, sebelumnya Bupati itu menjabat sebagai kepala keuangan di Kabupaten Mamberamo Raya. Setelah itu, dia merangkap ada beberapa bendahara SKPD, hampir lima jabatan. Di sini dengan jabatan ganda, pada 2008-2009 dan setelah itulah diangkat kepala keuangan Mamberamo Raya,” kata Koordinator Aksi, Jhon Mandibo

Jhon menjelaskan, di tahun berjalan itu terjadi modus dugaan korupsi dengan penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mamberamo Raya. Semua ini hasil yang telah diperiksa Polda Papua sejak Januari awal tahun ini. Sementara dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua, terjadi modus korupsi yang bersangkutan melakukan pencucian uang dan melibatkan oknum-oknum bank di kabupaten tersebut.

“Dari kasus itu, 20 orang saksi sudah diperiksa Polda Papua, dan 1 Januari 2017 telah tetapkan Thomas Alva Edison Ondi sebagai tersangka. Sehingga, kami datang untuk mempertegas Polda Papua, agar secepatnya tindak lanjut proses ini supaya tak berlarut,” tuturnya.

Pihaknya juga meminta, kasus dugaan korupsi ini segera dilimpahkan secepatnya ke pihak kejaksaan. “Polisi harus tegas dan berani dalam mengambil keputusan dalam kasus korupsi yang ada di Tanah Papua. Jumlah korupsi pertama dana APBD Mamberamo Raya 2008-2009 sebesar Rp84 miliar dan kedua di 2012-2013 itu ada temuan juga Thomas Ondi melakukan pinjaman dengan menyatakan surat tanggungjawab mutlak,” katanya.

Kepala perwakilan Ombudsman RI untuk Papua, Sabar Olif Iwanggin

Jhon mengatakan, pada 2012 Thomas Ondi menyatakan akan mengembalikan dana kerugian sebesar Rp135 miliar, dan di 2013 Thomas Ondi membuat surat keterangan mutlak lagi dana kerugian negara sebesar Rp35 miliar dan menyiapkan kembalikan dalam jangka waktu satu tahun. “Sampai saat ini belum semua, baru separuh yang dikembalikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua, Sabar Olif Iwanggin, saat dikonfirmasi mengatakan, hal itu adalah kejahatan luar biasa dan juga merugikan negara, sehingga  tak perlu izin dari Mendagri untuk melakukan penahanan. “Ini menjadi  musuh bersama, baik itu rakyat, penegak hokum, kita satu padu untuk mendorong ini. Dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, jangan seperti saat ini istilah paling tren, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Iwanggin.

Iwanggin meminta kepada institusi terkait seperti Kejaksaan dan Polda Papua, serius menangani kasus dugaan korupsi ini, lantaran sudah cukup lama dan hingga kini sudah 7 tahun belum selesai. “Harus ada kepastian hukum, tak bisa lagi kita main-main dengan kasus seperti ini. Kasihan masyarakat, mereka terus bolak-balik ke kejaksaan untuk menanyakan kasus ini, kasihan mereka tak ada kepastian hukum,” ujarnya.

Iwanggin yang pernah sekolah penyelidikan di Negara Australia itu mangaku Presiden RI Joko Widodo gencar-gencar mendorong pembangunan di Papua dan Pulau Jawa luar biasa. “Tapi kalau kita lembaga-lembaga negara yang ada di sini (Papua) kalau tak membantu, bagaimana? Saya pikir tujuan akhir kan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Bupati Biak Tomas Alva Edison Ondi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Papua atas dugaan korupsi dana APBD Pemda Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2012 dan 2013, senilai Rp84 miliar. Dari hasil pemeriksaan belasan saksi, tersangka memindahkan dana dari APBD berupa dana hibah, dana alokasi umum dan sejumlah dana lainnya ke rekening pribadinya sejak 28 Desember 2012.

Jurnalis: Indrayadi T Hatta/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Indrayadi T Hatta

Komentar