Tanggulangi Banjir, Maksimalkan Kerja Bakti Massal

63

KAMIS, 6 APRIL 2017
 
BALIKPAPAN — Dalam penanggulangan banjir yang terjadi di Kota Balikpapan, pemerintah kota memaksimalkan Kerja Bakti Massal (KBM) dan mengefektifkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sri Soetantinah

Hal itu terungkap setelah sejumlah OPD, termasuk lurah dan camat melakukan rapat evaluasi banjir yang dipimpin langsung oleh Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Kota Balikpapan, Sri Soetantinah, Kamis (6/4/2017).

Dalam rapat evaluasi itu, pemerintah kota juga akan memberikan sanksi kepada pengembang yang belum membangun bozem atau bendali untuk menampung aliran air hujan dan sedimen saat hujan turun.

“Hasil rapat evaluasi banjir ini akan dilaporkan ke wali kota, kemudian action apa saja yang dilakukan setelah melakukan rapat evaluasi. Karena sebagian sudah melaksanakan KBM seperti kecamatan dan kelurahan,” jelas Asisten Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setdakot Balikpapan, Sri Soetantinah, Kamis (6/4/2017).

Ia menjelaskan, KBM telah dilaksanakan sejak pekan lalu berdasarkan laporan dan KBM terus dilakukan di sejumlah titik. KBM yang dilaksanakan juga berkoordinasi dengan OPD dan UPTD karena peralatan yang digunakan melalui OPD.

“KBM dilakukan terjadwal secara merata, dilaksanakan bersama masyarakat, Babinsa maupun keterlibatan forum CSR. Keterlibatan forum CSR ini diperlukan dari sisi teknis, misalnya ada pengerasan sedimen yang tidak bisa digunakan oleh alat OPD sehingga apabila ada perusahaan yang punya bisa saling koordinasi,” ungkap perempuan yang akrab disapa Tantin.

Tantin menyebutkan, dalam rapat evaluasi banjir juga dilaporkan ada bangunan rumah yang menutup saluran air dan bangun di atas lahan saluran air. “Laporan seperti ini kita identifikasi terlebih dahulu, nanti akan di bawah koordinasi asisten I selaku ketertiban. Selain itu, ada pelaporan soal pengupasan lahan kemudian kita lihat lagi izinnya seperti apa,” tandasnya.

“Semua pelaporan yang ada dalam rapat evaluasi banjir ini akan dirapatkan kembali antar pimpinan OPD bersama wali kota. Nanti juga dilihat sanksinya apa kalau belum ada bozem,” tandasnya.

Jurnalis: Ferry Cahyanti / Editor: Satmoko / Foto: Ferry Cahyanti

Komentar