Tingkatkan Pajak Air Tanah, Sisir Wajib Pajak

77

KAMIS, 6 APRIL 2017
BALIKPAPAN — Untuk meningkatkan capaian realisasi pajak air tanah, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan mempersiapkan strategi. Pasalnya, pada Triwulan I  2017 realisasi pajak baru mencapai 21,28% dari target Rp419 miliar. 

Sekretaris Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kota Balikpapan, Ahdiansyah.

Sekretaris Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan Ahdiansyah mengungkapkan strategi disiapkan untuk pencapaian pada triwulan I belum mencapai 25% dari target.

“Tercatat hingga 4 April 2017 perolehan pajak daerah sebesar Rp89 miliar. Strateginya yang pencapaiannya masih rendah dilakukan penyisiran,” jelasnya saat ditemui diruang kerjanya Kamis, (6/4/2017).

Menurutnya, penyisiran mulai dilakukan pada pajak air tanah. Karena dari target Rp4,5 miliar, realisasinya baru mencapai Rp460-an juta.

“Penyisiran bersama Dinas terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup untuk memetakan potensi pajak air tanah. Penyisiran dilakukan sejak 27 Maret kemarin,” beber pria yang telah memiliki cucu ini.

Ahdiansyah menjelaskan penyisiran untuk mengetahui potensinya wajib pajak yang belum membayar pajak air tanah hingga menunggak.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Suryanto mendukung optimalisasi pajak air tanah.

“Mudah-mudahanlah dengan upaya yang dilakukan bersama ini dapat meningkatkan realisasi. Kami dulu sudah bahas bersama dewan, sekarang sudah ditindaklanjuti,” ucapnya.

Lanjut Suryanto, upaya yang telah dilakukan dengan mengumpulkan pengusaha pencucian mobil dan sebagainya.

“Dulukan hambatannya belum dikenakan pajak, sekarang kami sudah bantu pengurusan izin ke provinsi, tinggal kami tarik pajaknya. Pajak air tanah itu dihitung lewat meteran,” ulasnya.

Ia mengaku target triwulan pertama tahun ink belum tentu mencapai target. Namun pihaknya yakin tercapai dengan optimalisasi strategi yang dilakukan.

“Tercapailah itu, seperti retribusi sampah nanti kami tarik yang non pelanggan PDAM. Sementara untuk air tanah kami bantu izinnya ke provinsi,”

Jurnalis: Ferry Cahyanti/Redaktur: Irvan Sjafari/Foto: Ferry Cahyanti

Komentar