Usaha Pertanian di Sumbar Kurang Bergairah

100
KAMIS, 6 APRIL 2017
PADANG — Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Puji Atmoko, mengatakan, peran lapangan usaha pertanian sampai saat ini masih memegang peranan penting di dalam struktur ekonomi nasional, yaitu menduduki peringkat ketiga setelah lapangan usaha industri manufaktur dan perdagangan dengan pangsa sebesar 12,8%.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Puji Atmoko.
Ia mengakui, perkembangan kinerja lapangan usaha pertanian belakangan ini kurang menggembirakan. Sejak tahun 2010, pangsa lapangan usaha pertanian tersebut terus mengalami penurunan yang ketika itu mencapai 13,9% menjadi 12,8% pada tahun 2016.
“Demikian halnya dengan Sumbar. Lapangan usaha pertanian yang merupakan kontributor terbesar ekonomi Sumbar, juga mengalami penurunan pangsa dari 26,0% pada tahun 2010 menjadi 23,1% pada 2016. Kondisi ini berdampak kurang positif bagi upaya untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan serta dalam memelihara stabilitas harga bahan pangan,” jelasnya, Kamis (6/4/2017).
Menurut Puji, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kinerja lapangan usaha pertanian yaitu pertama, maraknya konversi lahan produktif pertanian untuk kegiatan selain pertanian. Kedua, kualitas infrastruktur pertanian, khususnya saluran irigasi sekunder dan tersier, yang belum mendukung. Ketiga, akses keuangan bagi para petani yang masih sulit diperoleh. Keempat, tata niaga dan struktur pasar komoditas pertanian yang masih memunculkan disinsentif bagi petani untuk berproduksi. Panjangnya mata rantai tata niaga komoditas pertanian menyebabkan disparitas harga yang lebar antara harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen.
Ia menyebutkan, kondisi tersebut juga terjadi di Sumbar yang tercermin dari kesejahteraan petani yang cenderung turun sebagaimana ditunjukkan oleh rata-rata angka Nilai Tukar Petani (NTP) yang turun dari 106,25 pada tahun 2011 menjadi 97,67 pada tahun 2016.
Puji menyampaikan, untuk mengatasi permasalahan di bidang pertanian dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan serta memelihara kestabilan harga bahan pangan ini, perlu dilakukan upaya koordinatif mulai dari aspek hulu hingga hilir oleh para pemangku kepentingan yang terkait. 
“Ada tiga strategi yang dapat ditempuh yaitu pertama, penguatan kelembagaan petani melalui penerapan corporate farming. Dengan kata lain, petani melalui kelompok tani bergabung membentuk badan usaha milik petani (BUMP) yang menangani aspek manajemen usaha, penggabungan lahan dan proses mekanisasi produksi. Melalui pembentukan BUMP ini, diyakini akses para petani ke sumber pembiayaan lebih mudah dan lebih kuat, disamping akan memperkuat kelembagaan petani itu sendiri,” ucapnya.
Ia menilai, BUMP yang dimaksud bisa menjadi kemitraan strategis petani dengan pemasok bibit dan sarana produksi dengan jaringan distribusi besar dan eceran juga diharapkan lebih mudah dijalin. Selanjutnya, strategi kedua adalah pembenahan tata niaga dan distribusi komoditas bahan pangan. Strategi tersebut dilakukan antara lain melalui revitalisasi pasar induk dan pasar tradisional dalam rangka meningkatkan efisiensi perdagangan sehingga diharapkan dapat memperlancar arus distribusi bahan pangan dan sekaligus meningkatkan efisiensi pembentukan harga di pasar.
Hal yang perlu didukung ialah berupa perbaikan infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi dan perbaikan konektivitas berupa jalan dan pelabuhan, yang diharapkan makin memperlancar distribusi komoditas bahan pangan. Ketiga, peningkatan kecukupan pasokan dan pengelolaan permintaan.
Di samping itu, katanya, penting pula dilakukan upaya-upaya edukasi kepada konsumen untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas saja melalui diversifikasi pangan. Pola konsumsi masyarakat untuk komoditas bahan pangan tertentu, misalnya cabai, perlu dikurangi dari ketergantungan terhadap cabai segar menjadi cabai olahan.
Menyikapi situasi itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, menilai, perlu adanya keseriusan perbankan dalam hal memberikan dukungan permodalan pada kegiatan produktif di sektor pertanian. Menurut Irwan, penyaluran kredit untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumbar hanya terpusat pada sektor perdagangan, yakni 66 persen dari total kredit untuk UMKM di Sumbar.
“Saya lihat perbankan masih cenderung mencari untung, akan tetapi seharusnya perbankan bergerak pada kredit produktif seperti halnya dengan sektor pertanian ini, sehingga usaha pertanian dinilai kurang baik perkembangannya,” ungkapnya.
Jurnalis: Muhammad Noli Hendra / Editor: Satmoko / Foto: Istimewa

Komentar