Wonorejo, Kampung Transmigrasi Era Pak Harto di Papua

204
Salah satu perempatan di Kampung Wonorejo

MINGGU, 2 APRIL 2017

KEEROM — Kampung Wonorejo peninggalan program transmigrasi di era Presiden Kedua RI, Jenderal Besar HM Soeharto, sejak masuk dalam buku administrasi pemerintahan tak mengenal kata orang pendatang maupun orang lokal (asli Papua).

Wonorejo, itulah nama kampung yang terletak di Distrik Mannem, Kabupaten Keerom, dan juga termasuk salah satu kampung yang berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (PNG). Awalnya, kampung tersebut berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Jayapura, yang kini padat penduduknya mencapai 1.432 Kepala Keluarga (KK), dengan jumlah jiwa mendekati 2.000.

Pada 1992, kampung transmigrasi yang digagas oleh Pak Harto, itu semula belum ada namanya, sehingga masih dikenal dengan sebutan Kampung Tanpa Nama. Lokasinya pun saat itu masih berupa hutan lebat. Di tahun yang sama, untuk membuka pembangunan pada satu daerah, Kampung Tanpa Nama menjadi salah satu kampung yang dipilih sebagai penempatan transmigrasi yang awalnya dikirim dari Jawa Tengah melalui kapal laut.

Proses transmigrasi itu berlanjut, diikuti warga trans dari Jawa Barat, Jawa Timur, Lombok, Nusa Tenggara Timur, dan terakhir proses transmigrasi penduduk lokal dari wilayah Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Keerom. Setahun kemudian, tepatnya pada 1993, dilakukan pemilihan nama kampung untuk ditulis dalam Buku Negara, lantaran telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah kampung (desa), selain juga untuk kepentingan membuat laporan suksesnya program transmigrasi ke Kampung Tanpa Nama, itu.

Sayangnya, saat itu tak ada pilihan nama lokal untuk diajukan kepada Pemerintah Pusat, agar diterbitkan nomor registrasi kampung. “Saat itu, kita cari orang asli di sini (Kampung Tanpa Nama), untuk memberi usulan nama yang cocok untuk kampung itu. Waktu itu, orang asli di sini (Keerom, saat ini -red), jarang datang dan berkomunikasi. Akhirnya, kami sepakat memilih nama Wonorejo,” kata Kepala Kampung Wonorejo, Mateus Wey, saat berbincang bersama Cendana News di kampung itu, Minggu (2/4/2017).

Nama Wonorejo diambil sesuai letak lokasi kampung tersebut, lantaran di sekeliling kampung Wonorejo itu tak ada satu pun kampung lain. Hasil pemikiran dan suara dari tua-tua adat transmigrasi saat itu menyimpulkan dan memberinya nama Wonorejo. “Wonorejo berarti hutan yang ramai,” tutur purnawirawan TNI AD dengan pangkat terakhir, Sersan Kepala (Serka), tersebut.

Sementara itu, guna memajukan ekonomi penduduk setempat agar dapat maju dan membangun wilayahnya, dijalankan sebuah program yang terdiri dari tiga kategori, yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat, yang diwakili oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, saat itu. Tiga kategori itu adalah lahan pokok, pekarangan dan lahan pangan. “Pemerintah sudah menyiapkan tiga lahan. Bila kelapa sawit macet, penduduk dapat beralih ke lahan pekarangan dan atau lahan pangan,” ujar Mateus, yang juga mantan anggota Koramil 09 Arso, di bawah komando Kodim 1701 Jayapura, ini.

Lahan pekarangan, artinya penduduk setempat dapat memanfaatkan pekarangan mereka untuk ditanami sayur mayur, ubi-ubian dan buah-buahan. Sementara, lahan pangan hampir sama dengan lahan pekarangan, hanya perbedaannya lebih luas arealnya. “Kedua lahan itu merupakan cadangan, agar warga yang mayoritas petani dapat bertahan hidup, juga meningkatkan perekonomian keluarga mereka,” tuturnya.

Lahan pokok sendiri adalah pohon kelapa sawit milik warga atau petani di Kampung Wonorejo, yang hasil panennya dapat langsung dijual ke Pabrik Kelapa Sawit di Arso Timur. Bicara tentang pendatang baru, warga lokal maupun warga di luar Keerom harus melalui mekanisme yang ketat, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. “Untuk menjadi warga kampung ini, cukup ketat. Orang baru harus melapor ke Rukun Tetangga (RT) setempat, lalu lanjut naik ke saya. Kalau tak ada surat pengantar dari RT, saya suruh kembali,” kata Mateus.

Jurnalis: Indrayadi T Hatta/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Indrayadi T Hatta

Komentar