105 Personel Puspen TNI, Ikuti Penyuluhan Hukum

0
20

SENIN, 15 MEI 2017

JAKARTA — Sebanyak 105 personel di lingkungan Pusat Penerangan (Puspen) TNI, baik prajurit aktif maupun pegawai TNI yang PNS, mengikuti penyuluhan hukum dari Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI, di Aula Balai Wartawan Puspen TNI, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (15/5/2017).

Penyuluhan hukum dari Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI

Mewakili Kapuspen TNI, Mayjen Wuryanto, Kabidpenpas, Puspen TNI, Kolonel Inf. Ketut Murda, saat membuka acara mengatakan jika penyuluhan hukum di lingkungan Puspen TNI ini merupakan salah satu program kerja Babinkum TNI tahun anggaran 2017. “Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di jajaran Mabes TNI, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan hukum bagi personel dan PNS yang berada di lingkungan TNI,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kadiswas Babinkum TNI, Kolonel Chk. Edi Imron, selaku Ketua Tim Penyuluhan Hukum menyampaikan, sesuai dengan perintah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, pada 2016 TNI telah melaksanakan bersih-bersih Narkoba di lingkungan TNI. “Dan, untuk  2017, ini, Panglima TNI mengeluarkan perintah agar melaksanakan bersih-bersih korupsi di lingkungan TNI,” ujar Edi.

Edi juga menambahkan, jika untuk memberantas korupsi di internal TNI, saat ini TNI telah bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintahan yang lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sementara itu, Kasubdislakluh Babinkum TNI, Letkol Chk Timbul Wahyudi, dalam paparannya menyampaikan materi Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal-Pasal yang terkait suap-menyuap kepada prajurit dan PNS TNI. “Prajurit dan PNS TNI, agar tidak melakukan dan ikut memberantas suap-menyuap, tindak pidana korupsi, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berhasil dengan baik,” ucapnya.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pernah menyatakan, pada 2017 ini sebagai tahun bersih-bersih dari korupsi bagi seluruh jajaran TNI. Jangan ada korupsi sekecil apapun di institusi TNI. Itulah komitmen TNI, sehingga prajurit TNI jangan berkhianat dengan komitmen itu.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdisrenmusmat Disluhkum Babinkum TNI, Letkol Chk. Irman Putra, memaparkan tentang tindak pidana asusila. Menurutnya, bentuk-bentuk perbuatan tindak pidana asusila meliputi perbuatan cabul, perzinahan, pemerkosaan, bersetubuh dengan  anak di bawah umur, kumpul kebo serta homoseksual atau lesbi, yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.
“Penyebab terjadinya perbuatan tindak pidana asusila,  seperti antara lain lupa diri, tidak dapat mengendalikan diri atau hawa nafsu yang berlebihan, keluarga yang tidak harmonis, tidak bisa memahami koderat, pengaruh  film, video, vcd porno, buku bacaan porno serta kurangnya keimanan dan ketaqwaan,” ujar Irman.

Sesuai ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009, tanggal 22 Juli 2009, bahwa terhadap perbuatan hubungan suami istri di luar nikah yang sah, hubungan sesama jenis (homo sekssual/lesbian), hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan melakukan tindak pidana asusila dengan anak di bawah umur, diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan.

Jurnalis: Bayu Arsita M/Editor: Koko Triarko/ Foto: Bayu Arsita M

Source: CendanaNews

Komentar