JUMAT, 19 MEI 2017

BALIKPAPAN --- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pada bulan Juni 2017 sudah ada kejelasan Naskah Perjanjian Dana Hibah, menyusul akan dilaksanakannya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Kaltim pada 2018 mendatang. KPU telah mengusulkan anggaran Pilgub sebesar Rp500 miliar, karena defisit terjadi rasionalisasi hingga Rp350 miliar. 

Komisioner KPU Kaltim, Mohammad Syamsul Hadi
Komisioner KPU Kaltim, Mohammad Syamsul Hadi menuturkan, hingga kini belum ada kesiapan dan kesediaan Pemprov terhadap anggaran Pilgub Kaltim.

"Yang kami inginkan, kesediaan dalam kesepakatan NPHD dapat berjalan, tidak hanya lisan," ungkapnya ketika ditanya persiapan Pilgub Kaltim 2018, Jumat (19/5/2017).

Menurut Syamsul, anggaran sebesar Rp350 miliar nantinya akan dibagi ke KPUD se-Kabupaten kota di Kaltim.

"Anggaran terbesar nantinya terserap di kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara, karena nilai anggaran tentu saja dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah," ulasnya.

Pihaknya mengharapkan pada Juni nanti sudah ada kejelasan NPHD sehingga tahapan Pilgub dapat berjalan.

"Penyerapan anggaran terbesar itu pada biaya honor PPK, PPS dan KPPS karena seluruh Kaltim. Anggaran yang dibutuhkan Rp120 miliar hanya itu," sebut Syamsul.

Sementara itu, Ketua KPUD Balikpapan, Noor Thoha mengatakan, Balikpapan mengusulkan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk melaksanakan Pilgub Kaltim, dimana anggaran itu diputuskan setelah beberapa kali dilakukan rasionalisasi.

"KPU Kaltim terus memperjuangkan agar ada solusi anggaran," ucapnya.

Ia menjelaskan, agar Pilgub Kaltim terlaksana ada di naskah perjanjian dana hibah dari Pemprov Kaltim. "Apabila sampai Juni tidak ada kejelasan, kami sepakat menolak penyelenggaraan Pilgub Kaltim karena tidak ada kejelasan anggaran," tandasnya.

Thoha menambahkan, tahapan pelaksanaan Pilgub harus sudah dilaksanakan dan pada 24 Juni nanti sudah dilaksanakan rekrutmen panitia ad hoc yakni KPPS dan PPK.

"Tahapan pemilu juga bersentuhan dengan anggaran. Karena kami sepakat tidak diselenggarakan Pilgub apabila belum ada kejelasan anggaran," tambahnya.
Jurnalis : Ferry Cahyanti / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto : Ferry Cahyanti
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar:

0 comments so far,add yours