Bareskrim POLRI, Bekuk Tiga Kurator Pengadilan Niaga

0
12

JUMAT, 19 MEI 2017

JAKARTA —- Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Mabes POLRI, mengamankan tiga tersangka berinisial LDP, LS dan GH yang berprofesi sebagai kurator pada Pengadilan Niaga, Jakarta Pusat. Mereka diduga telah melakukan penyimpangan, dengan sengaja melawan hukum karena telah memindahkan sebagian aset berupa dana milik PT. Asuransi, senilai kurang lebih Rp1,1 triliun.

Brigjen Pol. Agung Setya, (tengah)

Direktur Tipideksus, Brigjen Polisi Agung Setya, mengatakan tiga orang tersangka tersebut bertindak sebagai kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas untuk melakukan kewajiban terhadap putusan Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jiwa (BAJ) sejak Juni 2016.

Menurut Agung, dalam proses kepailitan itu ada penugasan kepada kurator untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan yang pailit kepada kreditur. Namun, apa yang ditugaskan kepada ketiga kurator ternyata tidak dijalankan dengan baik. “Tiga tersangka sementara di tahan di Rutan Bareskrim, POLDA Metro,” ujar Agung, saat Konferensi Pers di Gedung Bareskrim, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Jumat (19/5/2017).

Penyidik Bareskrim POLRI, kata Agung, menemukan fakta bahwa praktek curang kurator itu yang kemudian menjadikan bukti, bahwa ketiga orang tersangka tersebut telah mengelola bundel pailit atau aset milik perusahaan yang tidak sesuai ketentuan Undang-Undang. “Artinya, yang pertama terkait dengan Bundel Aset yang mereka kelola, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Kedua, terkait proses pengambilan aset nasabah asuransi jiwa Bumi Asih,” imbuhnya.

Selain itu, Agung juga mengatakan, perbuatan para tersangka tersebut bertentangan dengan tugas dan kewajiban selaku kurator, sebagaimana diatur dalam UU nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, PKPU dan UU nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. “Itu menyimpang dari kewenangan,” tegas Agung.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal penggelapan dan pencucian uang, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dan pasal  2, 3 dan 4 UU nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU Jo Pasal 55-56 KUHP.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Adista Pattisahusiwa

Source: CendanaNews

Komentar