SELASA, 9 MEI 2017

BALIKPAPAN --- Tingkat keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pertanggungjawaban sosial di Area Kerja Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS), diukur dari tiga pilar, yakni masyarakat, pemerintah dan perusahaan, dalam hal ini adalah KKKS.
Konferensi Pers SKK Migas tentang Pertanggungjawaban Sosial di Balikpapan
Dengan tiga pilar itu, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat akan sinergis, sehingga keberhasilan dalam pertanggungjawaban sosial akan terlihat. Sinergi sangat diperlukan, demi tercapainya pengembangan kesejahateraan masyarakat secara optimal.

“Diharapkan, pembangunan daerah dan pertanggungjawaban sosial dapat tepat sasaran, bermanfaat masyarakat secara luas dan tidak tumpang tindih, didasari komitmen bersama untuk membangun kemitraan yang seimbang dan saling menghargai sesuai peran dan fungsi masing-masing, baik antara pemerintah, masyarakat dan industri hulu migas (tiga pilar)," jelas Kepala SKK Migas, Nazvar Nizar, saat konferensi pers mengenai pertanggung-jawaban sosial di Balikpapan, Selasa (9/5/2017).

Menurut Nazwar, tiga pilar menjadi dasar kegiatan SKK Migas-KKKS yang harus dilakukan secara seimbang. “Kalau pemerintah terlalu kuat akan otoriter. Jangan seperti itu, tapi seandainya masyarakat terlalu kuat, ini akan anarkis, perusahaan ketakuan semua. Kalau perusahaan  terlalu kuat, juga akan mengekploitasi semua. Jadi, semua harus seimbang," terangnya.

Selain itu, Nazvar menyebut kendala selama ini dihadapi dalam pelaksanaannya adalah masalah persepsi antara hulu migas, Pemda dan masyarakat. "Ada persepsi selama ini mungkin membanding-bandingkan dari batu bara segini, perkebunan segini. Itu pasti ada bedanya, maka kita memberikan sosialisasi kegiatan hulu migas seperti apa. Karena di situ ada yang unik terkait cost recovery, sementara produksi kita dipatok, tapi tuntutan masyarakat semakin besar," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Forum Pertanggungjawaban Sosial SKK Migas-KKKS 2017, Rifki Andi Darajatun, mengungkapkan keseimbangan sangat diperlukan dalam pelaksanaan program itu, baik dari KKKS-SKK Migas, Pemerintah maupun masyarakat.

Rifki mengaku pihaknya sulit untuk menyebutkan angka tingkat keberhasilan. Karena keseimbangan itu menjadi tolak ukur keberhasilan. "Keberhasilan bergantung pada karakteristik wilayah masing-masing.  Tadi dikatakan ada angka 40 persen, 50 persen, itu sudah sangat bagus. Itu menurut akademisi yang kami lihat netral tidak memihak salah satu di sini. Itu perhitungan dari akademisi secara scientific perhitungan bisa dipertanggungjawabkan," tambahnya.
Jurnalis: Ferry Cahyanti/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Ferry Cahyanti
Bagikan:

Berikan Komentar:

0 comments so far,add yours