BPNT Harus Menjamin Daya Beli Warga Miskin

50

SENIN, 8 MEI 2017

JAKARTA — Pemerintah menetapkan pelaksanaan distribusi Rastra-BPNT harus tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Pemberian Rastra atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) harus dapat menjamin daya beli masyarakat tidak mampu. Begitu pula dengan perubahan pola penyaluran bantuan dari Rastra menjadi kombinasi, diharapkan tetap memperhatikan kepentingan daya beli masyarakat miskin.

Puan Maharani, saat Rakor tentang Rastra

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri lanjutan, menyangkut Konsep Distribusi Rastra-BPNT di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Senin (8/5/2017).

Puan juga menegaskan, persiapan lebih lanjut dari e-warong dan infrastruktur bantuan non tunai juga harus dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan non tunai berjalan dengan baik. Saat ini, penerima BPNT tercatat 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 44 kota, sedangkan jumlah e-warong sebanyak 16.066.

Untuk itu, diperlukan penambahan e-warong untuk melayani 15,5 juta KPM, yakni penerima BPNT saat ini, dan penerima rastra yang akan menerima BPNT. Sementara itu, penyaluran BPNT untuk Januari, Februari, Maret, per 7 April 2017 masih 37 persen dan penyaluran Rastra untuk Januari, Februari, Maret) per 4 Mei 2017 masih 28,6 persen, dari alokasi pagu Januari-Mei, atau 12,37 persen dari alokasi pagu 1 tahun (Januari-Desember).

Puan berpesan, agar pelaksanaan penyaluran bantuan dengan pola baru tidak perlu dilaksanakan tergesa-gesa, tanpa persiapan yang matang dan melibatkan semua pemangku kepentingan. “Apalagi, kita telah mendekati bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri,”ujar Puan.

Sebelumnya, dalam Rakor pada 4 Mei, Pemerintah telah menetapkan diperlukannya kajian yang lebih mendalam konversi penyaluran Rastra menjadi tunai. Rakor juga merekomendasikan kebijakan pembagian Rastra berjalan seperti biasa hingga bulan Juni 2017, dengan memperhatikan daerah-daerah penghasil beras, pagu alokasi Rastra yang tidak terserap pada periode Januari-Juni dilimpahkan ke periode selanjutnya dengan pola tunai untuk daerah penghasil, penyaluran Rastra dengan pola baru (Rastra-tunai) ditargetkan dilaksanakan efektif pada Juli 2017.

Kementerian Pertanian memperkirakan produksi beras di 2017, sebanyak 45,8 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi beras hanya sekitar 34,98 ton per-tahun. Kementerian Pertanian pun mengusulkan, agar diterapkannya pola penyaluran rastra untuk menjaga harga beras. Pola distribusinya, pada wilayah surplus beras diberikan dalam bentuk non tunai (BPNT). Sementara di wilayah defisit beras diberikan dalam bentuk natura (Rastra). Pola distribusi ini bertujuan untuk mengantisipasi inflasi dan deflasi.

Jurnalis: Shomad Aksara/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Istimewa

Source: CendanaNews

Komentar