Buya Syafi'i : Pembubaran HTI Harus Lewat Jalur Hukum

50

JUMAT, 19 MEI 2017

YOGYAKARTA — Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafi’i Ma’arif menyebutkan, pemerintah tidak bisa membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hanya dengan bermodalkan Keputusan Presiden (Keppres). Mestinya harus dilakukan melalui jalur hukum yakni lewat pengadilan.

Buya Syafi’i Ma’arif

“Bubarkan mereka harus lewat hukum di pengadilan. Karena mereka punya badan hukum,” ujar Buya Maarif saat membuka acara Aksi Kebhinekaan Pelajar Indonesia di Yogyakarta, Jumat (19/5/2017).

Buya sendiri mengatakan, langkah hukum harus ditempuh karena Indonesia merupakan negara hukum. Sekaligus juga negara demokratis yang memberikan kebebasan bagi setiap masyarakatnya untuk membentuk sebuah badan usaha atau organisasi kemasyarakatan. Sehingga melalui jalur hukum di pengadilan itulah, setiap ormas seperti HTI dapat membela diri dan membuktikan bahwa mereka tidak melawan atau bertentangan dengan dasar negara Pancasila.

“Biarpun terlambat, langkah pembubaran ini sudah tepat jika melalui proses hukum di pengadilan,” ujarnya.

Menurut Buya Syafi’i, langkah pemerintah membubarkan ormas-ormas yang dinilai tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, merupakan sebuah langkah yang sudah tepat. Namun ia mengingatkan, hal itu harus dilakukan secara objektif dan bukan untuk kepentingan politik semata. Lebih lanjut ia sendiri mengungkapkan memang ada beberapa Ormas lain, yang sealiran dengan HTI dan akan dibubarkan oleh pemerintah dalam waktu dekat.

“Kita sudah tahu. Tapi saya tidak mau bicara sekarang. Biar nanti yang berwenang yang mengumumkan. Intinya Ormas harus dibubarkan secara objektif, jangan untuk membela rezim sendiri,” pungkas pendiri Maarif institute itu.

Sebagaimana diketahui pemerintah membuat keputusan untuk membubarkan Ormas HTI beberapa waktu lalu. Pembubaran dilakukan karena sejunlah alasan. Di antaranya HTI dinilai tidak melaksanakan peran positif untuk ambil bagian dalam proses pembangunan guna mewujudkan tujuan nasional. Kegiatan HTI diindikasi bertentangan dengan asas Pancasila dan UUD 45, serta aktifitas HTI dianggap menimbulkan perpecahan di masyarakat yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Jurnalis : Jatmika H Kusmargana / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto : Jatmika H Kusmargana

Source: CendanaNews

Komentar