KAMIS, 18 MEI 2017

JAKARTA --- Osman Sapta Odang (Oso) tidak diakui sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang sah, dan Mahkamah Agung (MA) dinilai kurang tepat dengan melantik Oso sebagai Ketua DPD RI.
GKR Hemas (kedua dari kanan)
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas pada acara Forum Kamisan, di Kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta Timur, Kamis (18/5/2017). Menurutnya, MA sebagai lembaga hukum milik Pemerintah yang berasaskan hukum itu, kurang memperhatikan unsur-unsur kelengkapan untuk pelantikan pimpinan lembaga tinggi negara.

Seperti diketahui, pada Selasa, 4 April 2017, lalu, Wakil Ketua MA, M Syarifuddin, telah mengambil sumpah Oso, Nono Sampono dan Damayanti Lubis sebagai pimpinan DPD RI. "Ada kejanggalan sebelum pengambilan sumpah oleh MA. Saat itu yang bertugas melantik adalah Wakil Ketua MA. Tata tertibnya (Tatib) itu cacat hukum. Tata tertib itu dibentuk hanya dalam waktu dua jam, sedangkan kami kalau mau menyusun tata tertib itu sendiri biasanya bisa sampai tiga bulan," ujar Hemas.

Hemas juga menegaskan, terkait langkah pelantikan Oso sebagai Ketua DPD RI oleh Wakil Ketua MA itu, pihaknya sudah mengambil langkah dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Gugatan sudah kami ajukan ke PTUN. Itu kami lakukan,  demi mengembalikan marwah MA. Karena di satu sisi membatalkan aturan yang menetapkan kepemimpinan DPD RI selama 2 tahun 6 bulan, namun di sisi lain justru melantik pimpinan MA saat masa jabatan pimpinan yang ada belum berakhir,” tambahnya.

Dengan langkah itu, Hemas berharap DPD bisa tetap terjaga kedudukan dan marwahnya, dan MA bisa mencabut pelantikan yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

Seperti diketahui, kericuhan di DPD dimulai sejak 3 April 2017, lalu. Saat itu, sekelompok orang yang mendukung pemangkasan masa jabatan pimpinan DPD selama 2,5 tahun, memaksakan agenda pemilihan pimpinan. Padahal, Mahkamah Agung (MA) sudah memerintahkan, agar peraturan DPD nomor 1 tahun 2016 dan 2017 mengenai masa jabatan 2,5 tahun untuk dicabut.

Akhirnya, kelompok yang memaksakan agar masa jabatan dipangkas, sukses mengusung agenda pemilihan, dan mengabaikan pututsan MA. Oso yang merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, dipilih sebagai Ketua DPD secara aklamasi. Sebelumnya, Oso juga sempat mengajak sejumlah anggota DPD untuk masuk ke Partai Hanura.
Jurnalis: Bayu Arsita M/Editor: Koko Triarko/ Foto: Bayu Arsita M
Bagikan:

Berikan Komentar:

0 comments so far,add yours