Izin Masih Berbentuk Lisan, Nelayan di Sumbar Masih Enggan Melaut

0
20

JUMAT, 19 MEI 2017

PADANG — Meski Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah meminta kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar izin diperpanjang hingga akhir tahun 2017 ini, namun sejumlah nelayan di Sumbar mengakui masih enggan untuk melaut. Mengingat dalam Permen KP No, 71/Permen-KP/2016, ada beberapa hal persyaratan yang perlu dipenuhi nelayan.

Nelayan tradsional [Ist]

Salah seorang nelayan di Teluk Bayur Padang, Edi mengatakan, saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, ia memilih untuk menjadi nelayan tradisional, meski sebelumnya ia melaut menggunakan kapal bagan. Semenjak adanya aturan KKP terkait ukuran mata jaring, lampu penerang kapal, dan soal surat menyurat izin melaut, ia sengaja membiarkan kapalnya mengapung di Teluk Bayur.

“Terutama soal surat menyurat itu, banyak sekali uang yang dibutuhkan, seperti Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP), Surat Layanan Operasional (SLO) dan membeli alat Sistem pemantauan kapal perikanan atau Vessel Monitoring System (VMS). Saya benar-benar tidak punya uang banyak terkait hal itu,” katanya, Jumat (19/5/2017).

Edi juga telah mengetahui bahwa KKP memberikan izin perpanjangan melaut hingga akhir tahun 2017 ini. Namun, karena itu hanya bersifat lisan, ia merasa belum berani.

Kerja gila itu, nanti apabila saya ditanya tim keamanan laut surat izin melautnya, saya mau jawab apa. Tidak mungkin saya bilang dengan lisan juga bahwa ibu menteri telah memperpanjang izin melautnya. Untuk itu, saya enggan untuk melaut, dan memilih menjadi nelayan tradisional,” tegasnya.

Tidak hanya itu, nelayan di Sutera Kebupaten Pesisir Selatan, Lampai mengatakan, semenjak banyaknya aturan dari pemerintah (KKP-red) kapal bagannya dibiarkan terpancang di pulau kasiak. Sementara untuk tetap menghasilkan uang untuk keluarga, ia memilih untuk berkebun gambir.

“Dulu waktu masih melaut penghasilan saya bersama anak buah kapal per tiap pergi bisa 300 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah. Tentunya dengan adanya aturan yang menyulitkan saya untuk melaut dari pemerintah ini, saya tidak harus berkoar-koar untuk memperjuangkan ini lah yang itu lah. Karena yang namanya pemerintah itu sulit untuk diberi penjelasan terkait nasib nelayan ini. Untuk itu mendingan saya berkebun, penghasilnnya pun lebih dari menangkap ikan di laut,” tegasnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Yosmeri

Menyikapi kondisi dan kekhawatiran para nelayan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Yosmeri mengakui saat ini memang surat secara resmi belum dikeluarkan oleh KKP. Namun, pada rapat kemaritiman beberapa waktu lalu, KKP menerima permintaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar izin melaut itu diperpanjang, mengingat aturan dari Permen KP No, 71/Permen-KP/2016 tersebut, perlu untuk ditinjau ulang kembali.

“Secara lisan sudah diberi izin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, namun lisan saja tidak membuat pegangan nelayan kuat untuk tetap melaut. Untuk itu, kini kami tengah mengupayakan surat izin perpanjangan melaut dari KKP itu segera dikeluarkan,” katanya.

Bahkan Yosmeri mengakui, tidak dapat memaksa nelayan untuk tetap melaut meski ada izin secara lisan dari KKP. Ia berharap, masyarakat untuk tetap bersabar, karena saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah mengupayakan surat secara resmi dari KKP itu dikeluarkan.

Namun, di sisi lain, Yosmeri juga berharap kepada KKP, jika nanti hingga akhir tahun 2017 ini belum ada revisi dari Permen KP No, 71/Permen-KP/2016 tersebut, di tahun 2018 mendatang KKP tetap memberikan izin melaut diperpanjang kembali.

“Untuk tahun ini seharusnya izinnya itu habis bulan Juni mendatang, namun diperpanjang hingga Desember 2017,” tutupnya.

Jurnalis: Muhammad Noli Hendra / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto: Muhammad Noli Hendra

Source: CendanaNews

Komentar