JUMAT, 19 MEI 2017

JAYAPURA --- Masyarakat diajak untuk bersama-sama mengelola perkayuan yang ada di dalam hutan Indonesia bagian timur. Salah satunya sebagai bentuk dukungan dari program Pemerintah Pusat dengan lahan hutan seluas 4 juta hektare.
Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komda Papua, Tulus Sianipar
Hal ini diungkapkan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komda Papua, Tulus Sianipar, kepada sejumlah jurnalis di Kota  Jayapura, Jumat (19/5/2017). Dirinya mengatakan, fokus kebijakan dari Pemerintah Pusat yang turun ke daerah, kini sedang ramai dibicarakan 4 juta hektare hutan yang akan dilepas ke masyarakat. “Areal seluas itu diberikan salah satunya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Intinya masyarakat diajak terlibat langsung soal kehutanan dalam hal ini perkayuan,” kata Tulus.

Menurut Tulus, dukungan ini yang harus diperhatikan adalah bagaimana dengan empat juta hektar ini, bila sudah berproduksi, mau dikemanakan, karena hasilnya pasti sangat banyak. Di saat yang sama, dikatakan Tulus, pengusaha hutan Indonesia tengah mengalami kelesuhan, karena sedikitnya permintaan ekspor kayu dari Papua keluar negeri. “Ini disebabkan ekonomi dunia sedang lesu. Ditambah lagi sekarang ada empat juta hektare, semoga ada langkah-langkah berikut yang akan dikeluarkan Pemerintah untuk menyiasati hal itu,” ujarnya.

Untuk Papua, sendiri, kata Tulus, terdapat empat industri besar yang menyuplai kayu masih mencukupi, karena banyak HPH yang bisa memproduksi. Namun, persoalannya hasil produksi itu tak dapat banyak permintaan dari luar. “HPH sendiri kendalanya adalah semakin jauhnya wilayah operasi kayu, itu juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi, sampai dengan saat ini teman-teman masih melaksanakan pekerjaan itu,” tuturnya.

Wakil Bidang Organisasi APHI Komda Papua, Bani Susilo
Sementara, Wakil Bidang Organisasi APHI Komda Papua, Bani Susilo, mengaku terkait isu lingkungan tentang kerusakan hutan dalam beberapa tahun terakhir tak ada persoalan. Menurutnya, pihak pengusaha kayu di Papua tetap menjalankan usahanya sesuai prosedur yang ada. “Dari pusat itu ada sistem mengawalnya, yaitu sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Kedua sistem ini sangat ketat sekali mengatur lingkungan,” kata Bani.

Dari kedua sistem itu, lanjutnya, kalau perusahaan mengabaikan faktor lingkungan pasti akan sulit mendapatkan verifikasi dari sistem tersebut. Seiring dengan rendahnya permintaan pasar, mengakibatkan tingkat operasional sedikit menurun. “Ini mengakibatkan tekanan terhadap lingkungan sedikit menurun. Isu lingkungan banyak terjadi saat pembukaan lahan kebun. Karena walaupun jumlah arealnya kecil, tetap dampaknya besar terhadap lingkungan,” ujarnya.

APHI Komda Papua, menilai HPH di Papua cenderung telah berjalan di atas 10 tahun, di mana komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat setempat tetap diutamakan, agar tak ada masalah sosial.
Jurnalis: Indrayadi T Hatta/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Indrayadi T Hatta
Bagikan:

Berikan Komentar:

0 comments so far,add yours