KAMIS, 11 MEI 2017

WAMENA --- Kementerian Sosial Republik Indonesia menargetkan Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar sebanyak 500 ribu orang dengan penerima merupakan keluarga yang masuk dalam kategori sangat miskin. 

Transaksi penyaluran bansos PKH melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Wamena, Jayawijaya, Papua
Dirjen Linjamsos Kemensos, Harry Hikmat menyebutkan, saat ini pihaknya mendata baru sembilan persen keluarga yang masuk Program Keluarga Harapan (PKH) dari penduduk status sosialnya paling bawah.

“Artinya termasuk miskin, sangat miskin. Sekarang rencananya diperluas sampai sebelas persen. Untuk tahun 2018 yang semula dari enam juta yang semula sembilan persen status ekonomi ke bawah, menjadi 11 persen,” kata Harry Hikmat beberapa waktu lalu di Wamena, Jayawijaya.

Dirjen Linjamsos Kemensos, Harry Hikmat
Artinya PKH tak hanya melayani yang sangat miskin, melainkan juga termasuk kategori miskin. Untuk kriteria kemiskinan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan dinas sosial tentang kriteria kemiskinan dan telah disetujui oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ada 34 variabel menentukan seseorang termasuk miskin, kalau dikelompokkan, sekitar 11 variabel. Antara lain pendidikan, kesehatan, perumahan, aset yang dimilki itu indikator inti memasukkan orang termasuk miskin atau tidak,” ujarnya.

Ia mengungkapkan untuk tahun ini masyarakat yang masuk PKH mencapai enam juta keluarga, tetapi diluar itu ada perluasan untuk konversi rasra yang diberikan dalam bentuk bantuan tunai sebesar Rp 10 juta, namun itu diberikan tahun 2018 mendatang.

“Yang KKS tahun ini minimal bisa mengkover 50 ribu keluarga dari data yang sudah masuk, kan sekarang masih proses verifikasi dan validasi. Yang diperkirakan 500 ribu di antaranya berada Papua,” ucapnya.

Mensos RI Khofifah Indar Parawansa
Mensos Khofifah Indar Parawansa juga mengaku bantuan sosial PKH telah dilakukan secara non tunai, sehingga penerima manfaat harus memverifikasi data pada empat bank yang telah bekerjasama dengan Kemensos, untuk di Papua adalah bank BNI.

“Penerima ini nanti disiapkan buku tabungan oleh bank seperti kartu penarikan tunai yang disebut Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” kata Khofifah Indar Parawansa.

Sekedar diketahui, dalam penyaluran dana KKS di Papua pihak BNI memperluas jangkauan layanan melalui pembukaan agen-agen laku pandai dari program perluasan literasi keuangan yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disebut Agen46 di Papua.

Saat ini, terdapat lima agen46 yang di Jayapura yakni agen Tumijan, Rosana Mokay, Yoppy Yolanda Suebu, dan Nanang Qosim. Untuk di Wamena sendiri, telah ditunjuk empat agen46 yakni agen Halimah, Mochammad Sholehuddin, Rayudin dan agen Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Jayawijaya.
Jurnalis : Indrayadi T Hatta / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto : Indrayadi T Hatta
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar:

0 comments so far,add yours