Keterwakilan Perempuan di Parleman, Masih Rendah

26

SENIN, 15 MEI 2017

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan peran perempuan di bidang politik, terutama pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan. Saat ini, jumlah anggota perempuan di Parlemen masih sedikit.

Sujatmiko

Setelah empat pemilu dilaksanakan secara demokratis, perolehan kursi perempuan di tingkat nasional (DPR) nyatanya masih belum menembus angka 20 persen, bahkan dalam dua Pemilu terakhir, angka persentase itu terhitung stagnan pada kisaran 17-18 persen saja. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Perempuan dalam rangka Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Lembaga Legislatif di Kota Bandar Lampung, Lampung, Senin (15/5/2017).

Rakor ini digelar dengan tujuan menyosialisasikan Permen PPPA Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD di seluruh provinsi/kabupaten/kota. Mengidentifikasi permasalahan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, dan merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif.

Sujatmiko menegaskan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akan terus melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian agar terbuka kesempatan seluas-luasnya kepada para perempuan yang ingin terjun di pemerintahan. “Kami dari Kemenko PMK akan menyiapkan para perempuan potensial melalui pendidikan politik dan penyiapan mental serta finansial,” ujarnya.

Untuk itu, tambahnya, hal terpenting sekarang ini adalah memunculkan sosok perempuan potensial yang berasal dari dukungan masyarakat. Masyarakat dan partai politik juga harus diedukasi terlebih dulu, agar membuka kesempatan kepada perempuan yang mau berkiprah. “Kalau sosok perempuan potensial itu sudah ada, mereka sudah duduk jadi anggota parlemen, maka bekerjalah sesuai amanah rakyat. Berpartisipasi aktif mengawal kebijakan dan kerja pembangunan serta harus mampu jadi sosok teladan bagi perempuan lain,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sujatmiko mengungkapkan, terdapat tujuh provinsi yang saat ini tidak memiliki wakil perempuan di DPR RI, yaitu Aceh, Bangka Belitung, Bali, NTT, Kalsel, Gorontalo, Papua Barat. Ada 11 Provinsi yang belum memiliki keterwakilan perempuan di DPD RI yaitu Aceh, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, NTT, Papua, dan Papua Barat.

Data Inter Parliamentary Union (IPU) 2015, menunjukkan persentase keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen berada di peringkat 81 dari 190 negara. Pada Pemilu 2014, kursi perempuan di Parlemen 97 orang atau 17,3 persen dari 560 orang anggota. Secara nasional, jumlah itu menghasilkan perolehan kursi parlemen untuk perempuan dengan tiga kategori, yaitu Kategori Tinggi, yakni 25 kabupaten/kota atau 5 persen dari 475 kabupaten/kota, Kategori Sedang, yakni 92 kabupaten/kota atau 19 persen dari 475 kabupaten/kota, Kategori Rendah, yakni  359 atau 76 dari 475 kabupaten/kota.

Pada Pemilu Anggota DPR RI, 9 April 2014, kaum perempuan Indonesia justru kehilangan enam kursi. Tercatat perolehan 97 kursi (17,32 persen), atau menurun jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2009 yang mencapai 103 kursi (18,2 persen). Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pada 2014 mendapat 34 kursi (26 persen) sementara  pada Pemilu 2009 mendapat  38 kursi (28 persen).

Sementara itu, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Dwi Septiani Djafar mengungkapkan, edukasi kepada masyarakat seharusnya menjadi prioritas dalam konteks keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Sebab jika masyarakat belum teredukasi secara optimal, kesadaran mereka mendukung caleg perempuan juga cenderung tak akan berubah. “Seperti ada tembok besar yang harus kita tembus dulu untuk meyakinkan masyarakat kalau peran perempuan di parlemen itu memang penting,” ujarnya.

Agar perempuan dapat terpilih sebagai legislator, tambahnya, sudah harus sejak dini melakukan banyak kajian, melakukan banyak investasi, dan membangun jaringan yang kuat. Kajian yang harus dilakukan antara lain motivasi sejak awal memutuskan terjun ke politik. Kajian yang lain adalah termasuk soal Daerah Pemilihan (Dapil).  Sistem Pemilu yang terbuka atau tertutup membuat caleg perempuan harus selalu siap, khususnya secara mental karena menyangkut tanggungjawab ke masyarakat pemilihnya dan juga partainya. Selain itu, para caleg perempuan juga harus mampu berinvestasi yang tidak hanya finansial tetapi juga sosial.

“Kalau investasi sosial kita kuat, jaringan yang kita rintis juga akan kuat, termasuk dengan media massa dan masyarakat calon pemilih. Dengan begitu, ongkos politik jadi bisa lebih murah,”terangnya.

Jurnalis: Shomad Aksara/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Shomad Aksara

Source: CendanaNews

Komentar