SENIN, 8 MEI 2017

BALIKPAPAN --- Delapan LSM yang tergabung dalam Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam melaporkan Gubernur Kalimantan Timur ke Ombudsman RI Kalimantan Timur, terkait dugaan adanya mal-administrasi. Dugaan itu karena pernyataan Gubernur yang sebelumnya berjanji akan mencabut ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus Non Clear and Clean (CNC). 
Saat Koalisi Anti Mafia Sumber Daya Alam Laporkan Gubernur Kaltim ke Ombudsman Kaltim
Hingga kini, pernyataan yang dijanjikan Gubernur belum terwujud. Kewajiban pencabutan IUP Non CnC itu merupakan tindak lanjut Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di sektor mineral dan batubara (Minerba) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2014. "Dengan belum terwujudnya pencabutan izin, kami putuskan untuk melapor ke Ombudsman sebagai langkah terakhir, agar Gubernur konsisten terhadap pernyataannya, baik di media maupun dalam rapat untuk segera mencabut IUP yang berstatus CnC," jelas Direktur Pokja 30, Carolus Tuah, saat melaporkan ke Ombudsman RI Kaltim di Balikpapan, Senin (8/5/2017).

Carolus menjelaskan, dalam koordinasi lanjutan minerba tersebut, menitikberatkan pada lima permasalahan utama, yaitu penataan IUP, pelaksanaan kewajiban keuangan, pengawasan produksi pertambangan, pengawasan penjualan dan pengapalan hasil tambang, dan pengolahan dan pemurnian hasil tambang. "Tidak ada progres yang dibuat Pemprov. Karenanya perlu dilakukan investigasi dan kami mendesak ORI Kaltim menindaklanjuti laporan sekaligus melakukan penyelidikan," paparnya.

Dijelaskan Carolus, Kementerian ESDM menyebut, bahwa di Kaltim masih terdapat 275 IUP berstatus Non CnC dari 1.181 IUP. Berdasarkan hal itu, Gubernur wajib melakukan pencabutan terhadap IUP yang berakhir masa berlakunya. "Tetapi, sampai hari ini hanya wacana saja. Tanpa melakukan tindakan nyata," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, mengatakan, semakin lama Gubernur mencabut IUP, dampaknya akan semakin besar. "Persoalan lubang tambang di Kaltim telah merenggut 26 korban jiwa. Pembentukan pansus lubang tambang juga dibentuk dengan rekomendasi dari Komnas HAM, tapi belum ada tindaklanjutnya," sambungnya.

Untuk itu, pihaknya meminta agar ORI mengawal laporan tersebut dan jangan sampai masuk angin. "Ombudsman harus mengawal, jangan sampai masuk angin. Kami harap, Gubernur konsisten dengan ucapannya," katanya.

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI Wilayah Kaltim, Syarifah Rodiah, yang menerima laporan menegaskan akan bersikap independen. "Kami berjanji akan turunkan tim dan menindaklanjuti laporan sesuai dengan prosedurnya. Seperti pemeriksaan berkas laporan dan klarifikasi terlapor," imbuhnya.

Pihaknya juga berjanji tidak akan masuk angin, dan akan bersikap sesuai kewenangan dan prosedur. Menurutnya, sesuai prosedur administrasi, akan ada tempo 14 hari pasca laporan dari koalisi selanjutnya investigas ke lapangan. Ia juga mengatakan, Ombudsman akan melihat apakah ada unsur kelalaian agar pengabaian setelah dilakukan investigasi. Selanjutnya klarifikasi dari terlapor secara lisan dan tulisan.
Jurnalis: Ferry Cahyanti/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Ferry Cahyanti
Bagikan:

Berikan Komentar:

0 comments so far,add yours