KPK: Tata Pemerintahan Masih Buruk di Kalsel

0
17

KAMIS, 18 MEI 2017

BANJARBARU — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saut Situmorang menilai tata kelola pemerintahan yang masih serampangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Seperti rendahnya ketaatan anggota legislatif dalam melaporkan LHKPN. Di Kalimantan Selatan, hanya 15 persen yang sudah melaporkan.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang

“Kepatuhannya sangat rendah, perlu upaya lebih sistematis dan strategis untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN DPRD,” kata Saut Situmorang di Banjarbaru, Kamis (18/5/2017).

Selain itu, dalam Izin Usaha Pertambangan, terhitung sampai 2 Mei 2017, KPK menemukan ada 351 IUP non clean and clear dari 789 IUP di Kalimantan Selatan. Mengutip kajian KPK pada 2016 lalu, terdapat tumpang tindih Hak Guna Usaha sebanyak 228.631 hektare di izin pertambangan, 89.973 hektare di IUPHHK-HTI, 21.213 hektare IUPHHK-HA, dan 71.080 hektare di kubah gambut yang dapat memicu kerusakan lingkungan.

“Lama-lama Kalimantan Selatan ini jadi gurun, lubang-lubang dimana. Kekuatan besar yang tidak mau mengubah dan menghantui bapak-bapak, akan kami kejar. Kami harus hentikan, kalau memang ketemu, kami adili,” ujar Saut.

Ia pun meminta tumpang tindih perizinan dan IUP non-CNC segera diselesaikan oleh pemerintah pusat dan Pemprov Kalsel.

Ditambahakan Koordinator Sub Pencegahan KPK, Tri Gamarefa mengatakan, 13 pemerintahan daerah di Kalimantan Selatan mesti memperbaiki tata kelola pemerintahan. Ia mendorong pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi  untuk transparansi good governance.

“Penerapannya harus terintegrasi supaya implementasi program lebih baik, jadi tidak ada kegiatan yang timbul tiba-tiba,” ujar Tri Gamarefa di sela koordinasi dan supervisi terhadap 13 kepala daerah di kantor Pemprov Kalsel, Kamis (18/5/2017).

Tri menemukan banyak kejanggalan pengelolaan pemerintahan. Ia mencontohkan ada rangkap jabatan di unit layanan pengadaan, pelayanan perizinan yang kurang optimal, dan sumber daya manusia belum mumpuni sesuai bidangnya.

Rakor dan supervisi di Kalimantan Selatan diikuti para pemimpin lembaga penegak hukum

Sementara itu, Kepala Polda Kalimantan Selatan, Brigadir Jenderal Rachmat Wahyudi dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Abdul Muni, sepakat memberantas praktik KKN di Kalimantan Selatan. Mereka membutuhkan sinergitas antar institusi demi mewujudkan bebas KKN.

“Tidak hanya seremonial. Kami dukung apa saja yang jadi prioritas, kalau tidak komitmen, koruptor senang,” kata Rachmat Mulyana.

Jurnalis : Diananta P Sumedi / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto : Diananta P Sumedi

Source: CendanaNews

Komentar