SELASA, 16 MEI 2017

BANJARMASIN --- Puluhan mahasiswa lintas organisasi ekstra kampus di Kota Banjarmasin memprotes pelayanan PT PLN (Persero) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Massa menggeruduk kantor perwakilan PLN Kota Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat pada Selasa (16/5/2017). Massa mahasiswa terdiri dari Dema Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari dan Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK).   
Mahasiswa mendemo PLN Banjarmasin.
Koordinator aksi, Zainul Muslihin, mengatakan, PLN semestinya meningkatkan pelayanan seiring kebutuhan permintaan listrik di tengah masyarakat. Menurut Zainul, kinerja PLN Kalselteng kontras dengan amanat yang tertuang dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Pasal itu menyebutkan: Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Namun, kata Zainul, masyarakat di Kalimantan Selatan masih merasakan pemadaman bergilir setiap hari. “Alasannya menjaga pasokan dan pemeliharaan terpadu yang semestinya sudah dapat diantisipasi PLN,” ujar Zainul Muslihin di sela orasi.

Atas mutu pelayanan semacam itu, Zainul Muslihin tegas menolak pencabutan subsidi setrum bagi golongan 900 volt ampere. Menurut Zainul, kenaikan Tarif Dasar Listrik akan diikuti melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Ia pun mendesak PLN segera memperbaiki kualitas layanan karena berpotensi  menurunkan daya beli masyarakat, menurunkan pertumbuhan ekonomi, mempersempit lapangan kerja, dan semakin mempersulit mengentaskan kemiskinan.

“Jalankan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, stop pemadaman listrik, dan cabut kebijakan non subsidi 900 VA. Ketika masyarakat tidak dapat hak-haknya, berapa masyarakat yang harus menanggung kerugian ini?” kata Zainul.

Asisten Manager Transaksi Energi Listrik Area Banjarmasin, Winardi, mengatakan, PLN sebatas operator setrum yang tidak berwenang menetapkan tarif listrik di masyarakat. Winardi mengaku, pemadaman listrik bergilir demi menjaga kehandalan pasokan di tengah surplus listrik yang masih kecil.

“Tarif itu kebijakan pusat, kami sebatas pelaksana di lapangan. Tapi kami setuju dengan tuntutan saudara,” kata Winardi. Tak puas atas respon normatif Winardi, Zainul Muslihin melontarkan pernyataan, “Harusnya bisa diantisipasi, jangan sudah mati lampu baru cari alasan. Macam-macam alasan saja.” 
Jurnalis: Diananta P. Sumedi / Editor: Satmoko / Foto: Diananta P. Sumedi


Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar:

0 comments so far,add yours