Oknum Lurah dan PNS di Banjarmasin Ditetapkan Sebagai Tersangka Pungli Prona

57

KAMIS, 18 MEI 2017

BANJARMASIN — Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menetapkan status tersangka terhadap seorang lurah dan staf aparatur sipil negara di kantor Kelurahan Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin. Kedua terjerat kasus dugaan pungutan liar biaya pembuatan sertifikat Proyek Operasi Agraria Nasional (Prona) tahun anggaran 2016. 

Kapolda Kalsel, Rachmat Mulyana di sela gelar perkara

Kedua tersangka berinisial R sebagai Lurah Pekapuran Raya, dan A alias Madi yang menjabat staf seksi pemerintahan di Kelurahan Pekapuran Raya, Kota Banjarmasin. Polisi menduga A mengutip sejumlah duit kepada masyarakat pemohon sertifikat Prona.

“Tersangka tertangkap tangan oleh anggota Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus. A kedapatan memeras sebesar Rp 3.750.000 kepada peserta Prona, Supiani. Pungutan uang itu atas perintah R,” ujar Kepala Polda Kalimantan Selatan, Brigadir Jenderal Rachmat Mulyana di sela gelar perkara di Mapolda Kalsel, Kamis (18/5/2017).

Ia mengatakan, prosedur Prona sudah jelas tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2015 tentang Prona. Beleid (kebijaksanaan) ini menyatakan bahwa lingkup kegiatan legalisasi aset dibiayai oleh APBN dan APBD. Aturan kemudian diperkuat lewat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 28 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Nasional Agraria.

“Pendaftaran tanah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya-biaya pendaftaran tanah,” sebut Rachmat Mulyana.

Atas temuan ini, kata Rachmat, polisi mengembangkan penyelidikan pungli Prona. Polisi pun menemukan fakta bahwa kedua tersangka telah mengutip duit pelicin sebanyak Rp 120.850.000 dari 122 pemohon Prona.

“Modus kedua tersangka meminta biaya pengukuran tanah, meminta biaya balik nama segel/ sporadik, dan meminta biaya pembuatan sertifikat setelah terbit,” ujar Brigjen Rachmat Mulyana.

Polisi turut mengamankan barang bukti berupa lima sertifikat tanah Prona, uang tunai sebanyak Rp 25.840.500, satu unit telepon genggam merek Asus, dan satu unit HP merek Samsung. Rachmat menjerat kedua tersangka memakai pasal 12 huruf (e) juncto pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnalis : Diananta P Sumedi / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto : Diananta P Sumedi

Source: CendanaNews

Komentar