SENIN, 15 MEI 2017

MAUMERE --- Bila kebijakan penunjukkan langsung dalam kasus proyek Pasar Alok dibuat dan dijalankan dengan itikad buruk secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara sadar, dan berdampak pada kerugian keuangan Negara, maka pembuat kebijakan itu sangat bisa dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi. 
Meridian Dewanta Dado, SH., Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia wilayah NTT.
Namun, sekiranya rekomendasi tentang persetujuan izin prinsip penunjukkan langsung tertanggal 27 November 2006 dari Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, saat itu bisa dibuktikan sebagai kebijakan publik yang dibuat dan dijalankan dengan niat dan itikad baik dan tidak melawan hokum, maka pastilah hal itu tidak dapat dikriminalisasikan.

Demikian disampaikan Kordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) NTT, Meridian Dewanta Dado, SH.,  kepada Cendana News, Senin (15/5/2017), terkait kasus korupsi Pasar Alok yang sedang gencar dibicarakan di Kabupaten Sikka, akhir-akhir ini. “Sang pembuat kebijakan juga bisa dijerat dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi, seandainya terdapat bukti ketika mengambil atau membuat kebijakan penunjukkan langsung itu dirinya telah disuap atau menerima hadiah atau gratifikasi maupun memeras pihak lainnya,” ujarnya.

Menurut Meridian, dalam kasus dugaan tipikor proyek pembangunan lanjutan Pasar Alok tahun anggaran 2006-2007, terdapat suatu fakta hukum bahwasanya belum pernah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Terakhir (Final Hand Over/FHO) dari 7 rekanan yang mengerjakan proyek Pasar Alok kepada pihak Dinas Kimpraswil Kabupaten Sikka.

Penyebab ketiadaan proses Serah Terima Pekerjaan Terakhir  itu, lanjutnya, adalah terjadinya pengambil-alihan proyek Pasar Alok oleh Bupati Sikka pada masa itu, melalui mekanisme yang melanggar hukum yang ditandai dengan dokumen penyerahan pekerjaan proyek Pasar Alok tertanggal 14 Agustus 2007, dari Kadis Kimpraswil Kabupaten Sikka, Barthold da Cunha, selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati Sikka Drs. Alexander Longginus.

“Padahal, saat itu baik Bupati Sikka maupun Kadis Kimpraswil Kabupaten Sikka sama-sama memahami bahwasanya selain proyek Pasar Alok masih dalam masa pemeliharaan, maka pada saat itu keduanya sama sekali tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud,” terangnya.

Mekanisme pengambil-alihan pekerjaan proyek Pasar Alok oleh Bupati Sikka, Drs. Alexander Longginus, tertanggal 14 Agustus 2007, itu, beber Meridian, jelas bisa disebut sebagai suatu konflik kepentingan atau tindakan melampaui wewenang dari pembuat kebijakan, sehingga selanjutnya adalah merupakan urusan Polres Sikka dan Kejaksaan Negeri Maumere untuk mengurai ada atau tidaknya unsur niat jahat dan motif memperkaya diri sendiri atau orang lain dari tindakannya.

Sementara itu, Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRuK-F) dalam aksinya Jumat (12/5/2017) malam, mengurai beberapa kasus korupsi yang perlu ditindaklanjuti Polres Sikka dan Kejaksaan Negeri Maumere, termasuk kasus pembangunan Pasar Alok yang selalu terkatung-katung.

TRuK-F melalui kordinatornya, Sr. Eustochia, SSp.S., meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus korupsi yang selama ini terjadi di Sikka, termasuk kasus Pasar Alok, supaya bisa memberi efek jera kepada siapa saja agar tidak ikut melakukan korupsi.

Proyek senilai Rp5,4 miliar telah merugikan negara sebesar Rp1,3 miliar dan membuat  Barthold da Cunha dan Zakarias Heriando Siku selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut telah divonis pidana penjara oleh Mahkamah Agung RI, masing-masing selama 7 tahun dan 6 tahun penjara.
Jurnalis: Ebed De Rosary/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Ebed De Rosary
Bagikan:

Berikan Komentar:

0 comments so far,add yours