RABU, 10 MEI 2017

JAKARTA --- Pemerintah saat ini tengah menyiapkan mekanisme dan tata kerja Dewan Nasional Keuangan Inklusif, yang merupakan amanat Perpres nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Workshop Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif
Dalam Perpres nomor 82 tahun 2016, disebutkan, Dewan Nasional Keuangan Inklusif diketuai oleh Presiden RI yang dibantu Wakil Presiden, Ketua OJK, Gubernur BI, Menko Perekenomian, dan Menko PMK selaku anggota. Untuk mendukung Dewan Nasional akan dibentuk Sekretariat dan Kelompok kerja yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian Dewan Nasional yang dijabat oleh Menko Perekonomian.

“Saat ini, sedang disiapkan mekanisme dan tata kerjanya. Sesuai amanat Perpres nomor 82 tahun 2016,” ujar Kabid Perbankan Kemenko Perekonomian, Eni Widianti, saat menjadi narasumber Workshop Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif di bidang Pendidikan, di Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Eni mengungkapkan, sasaran dari keuangan inklusif berdasarkan Perpres nomor 82 tahun 2016 adalah masyarakat berpendapatan rendah dan rentan (kelompok 40 persen berpendapatan rendah), pelaku UMKM, ibu rumah tangga, pekerja migran, kelompok masyarakat PMKS, dan kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda. "Tahun 2019, diharapkan 75 persen orang di Indonesia memiliki akses keuangan perbankan. Target ini berdasarkan proyeksi Indeks Keuangan Inklusif Global Findex (World Bank)," terangnya.

Sementara itu, Romi Tamawiwi, dari Divisi Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif Bank Indonesia, mengungkapkan, saat ini Pemerintah dan BI tengah menggalakkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), yang dimaksudkan untuk menekan penggunaan uang tunai di masyarakat. "Mau tidak mau, saat ini kita harus bergerak menuju Less Cash Society," ujarnya.

Romi menambahkan, manfaat Gerakan Nasional Non Tunai, antara lain, praktis, akses luas, transparansi, dan efesiensi rupiah. Untuk itu, perlu koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif di bidang pendidikan.

Untuk mendukung strategi nasional keuangan inklusif, khususnya di dunia pendidikan pada Program Indonesia Pintar (PIP), BI akan terus mempercepat elektronifikasi keuangan, karenanya perlu koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif di bidang pendidikan.

BI saat ini telah melakukan program uji coba (Pilot Project) Gerakan Nasional Non Tunai di Pondok Pesantren di Cirebon dan Jawa Timur. "Kami mengharapkan segera diterbitkan kartu combo yang akan mempermudah pemberian program-program bantuan sosial dari Pemerintah, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP)" ungkapnya.
Jurnalis: Shomad Aksara/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Shomad Aksara
Bagikan:

Berikan Komentar:

0 comments so far,add yours