Pemilik Kapal, tak Izinkan TKBM Lakukan Pungutan

38

RABU, 17 MEI 2017

MAUMERE — Pemilik kapal fery jenis Roro Dharma Kencana PT. Dharma Lautan Utama cabang Maumere, mengaku tidak memberi restu kepada buruh TKBM Pelabuhan Laurens Say Maumere, untuk memungut uang dari pemilik kendaraan yang menggunakan jasa kapal mereka.

Aris Risbianto, Manager cabang PT. Dharma Lautan Utama, selaku pemilik kapal Dharma Kencana.

Demikian disampaikan Aris Risbianto, Manager cabang PT. Dharma Lautan Utama, selaku pemilik Kapal Dharma Kencana kepada Cendana News, Rabu (17/5/2017), sore. Menurutnya, sejak masuknya kapalnya ke Pelabuhan Laurens Say Maumere pada 1998, para buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat di pelabuhan mengaku pendapatannya berkurang, dan ada aksi penolakan agar kapal mereka tidak bersandar di Pelabuhan Maumere.

Kejadian ini, lanjutnya, yang menyebabkan dibuatnya surat kesepakatan saat itu dan pihak pemilik kapal hanya mengikuti saja apa yang disepakati, agar kapal mereka bisa masuk ke Maumere dan tidak ada kegiatan yang juga mengganggu keamanan dan keselamatan penumpang kapal. “Kami juga kan pemakai jasa di pelabuhan, agar kapal kami bisa masuk ke Maumere dan barang-barang dari Surabaya bisa didistribusikan ke Maumere, sehingga tidak mungkin kami menyetujui adanya pungutan ini,” tegasnya.

Supaya tidak ada keributan, sebut Aris, perusahaannya membantu memberikan dana, tapi setelah dibantu TKBM merasa ini menjadi sebuah keharusan, sehingga perusahaan merasa keberatan dan membuat buruh TKBM sendiri yang melakukan penagihan kepada pemilik kendaraan yang menumpang kapal milik mereka. “Dari awal kita tidak ada kesepakatan, sebab kalau dibebankan kepada kami, tentu kami keberatan, sebab di perusahaan kami tidak ada pos dana untuk itu,” jelasnya.

Pada surat kesepakatan tersebut, ucap Aris, PT. Dharma Lautan Utama tidak melakukan pungutan langsung dan hanya membantu saja. Tapi, secara umum dalam arti harus memaksa pemakai jasa kapalnya tentu tidak akan dilakukan. “Surat itu dibuat, agar kami tidak melakukan pungutan langsung, dan kami hanya bantu omong saja kalau pengguna jasa memahami, silahkan saja tapi kalau keberatan tentu kami juga tidak bisa memaksa,” ungkapnya.

“Jadi, bukan perusahan setuju adanya pungutan seperti itu,  pihak perusahaan terlepas dari itu, sebab itu menjadi otoritas Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Laurens Say Maumere, bukan pengguna jasa,” katanya.

Ditambahkan Aris, perusahaan hanya sebagai pengguna jasa dan masyarakat sendiri yang menginginkan kapal Dharma Kencana masuk ke Maumere. Tapi, kalau dengan adanya pungutan ini, apa kapal kita batal ke Maumere, ini yang perlu dipikirkan. “Kami tidak mau disertakan seperti itu, sebab kami juga pengguna jasa. Masak pengguna jasa melakukan pungutan? Dan, pengguna jasa kapal kami juga mengeluh ke kami dan kami jelaskan bahwa kesepakatan itu terjadi karena saat awal masuk ke Maumere kapal kita ditolak,” paparnya.

Aris juga mencontohkan, kalau di pelabuhan Surabaya dan Labuan Bajo yang mana kapal mereka juga melayani rute tersebut, di sana tidak ada pungutan seperti itu, sebab harus ada dasar hukumnya dahulu.

Sementara itu, Kepala Seksi Lalu-Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan KSOP Laurens Say Maumere, Bernadus Triyanto, saat ditemui Cendana News di kantornya mengatakan, seharusnya yang menjawab pertanyaan ini Kepala KSOP, tapi karena Kepala KSOP saat ini baru menjabat sejak 27 April 2017, dan selalu mengikuti kegiatan di pusat, sehingga belum sempat melakukan pekerjaan dengan maksimal.

Terkait pungutan ini, ungkap Bernadus, waktu Kepala KSOP Laurens Say dijabat Jazra Yusra Irawan, sudah dikumpulkan perwakilan TKBM dan dilakukan rapat di Kantor KSOP serta sudah diberikan peringatan, bahwa segala sesuatu yang dikerjakan baru dikenakan pungutan dan kalau tidak kerja, maka tidak boleh memungut. “Jadi, Pak Kepala sudah memperingatkan dan memberi ketegasan, serta setahu saya kesepakatan tersebut dibuat hanya situasional untuk menjawab kejadian penolakan saat itu, di mana TKBM menolak masuknya kapal fery jenis Roro tersebut,” katanya.

Namun, Bernadus juga mengaku tidak tahu persis kesepakatan tersebut dan masa berlakunya sampai kapan, tetapi setahunya sudah ada pertemuan yang mengatakan tidak boleh dilakukan pungutan seperti itu. Dirinya berjanji, akan mencari dahulu berita acaranya. Bila ada, akan menjadi pegangan dan dengan sendirinya surat kesepakatan pada 1998 tersebut tidak berlaku, sehingga jangan sampai ada pungutan seperti ini lagi.

Terkait ancaman mogok kerja buruh TKBM, bila rekannya yang ditahan polisi tidak dibebaskan, Bernadus mengatakan, bila itu terjadi maka yang rugi para buruh sendiri, sebab kegiatan bongkar muat harus tetap berjalan. “Ada aturan yang mengatur, bahwa bila ada mogok kerja buruh, maka Kepala KSOP  bisa mengambil langkah agar aktivitas bongkar muat di pelabuhan tetap berjalan,” jelasnya.

Bernadus Triyanto, Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhan KSOP Laurens Say Maumere.

Dalam surat kesepakatan bersama antara DPC APBMI, DPC GAFEKSI, DPC INSA tentang tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan dan Ongkos Pelabuhan Tujuan bongkar muat di Pelabuhan Laurens Say Maumere yang didapat Cendana News, memuat tentang kegiatan bongkar muat, hak dan kewajiban, pengertian bongkar muat dan sanksi bagi TKBM serta tarifnya.

Jurnalis: Ebed De Rosary/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Ebed De Rosary

Source: CendanaNews

Komentar