RABU, 3 MEI 2017

JAKARTA --- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan, Pemprov DKI tengah merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk membebaskan pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) bagi Wajib Pajak yang menempati rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) seharga kurang dari Rp2 miliar.
Djarot Saiful Hidayat
"Pajak di bawah Rp 2 miliar ini, sekarang kami sedang merumuskan Pergub-nya, itu gratis," ujar Wakil Gubernur yang akrab disapa Djarot, di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2017).

Mantan Walikota Blitar itu menyebut, Pergub itu juga akan mengatur pembebasan PBB-P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi para veteran perang dan pensiunan. Dengan demikian, mereka tidak akan kesulitan membayar pajak. "Yang para veteran, pensiunan, itu juga diberikan kemudahan. Kalau tidak begitu, sudah tidak bisa bayar pajak, termasuk juga untuk BPHTB," katanya.

Djarot mengatakan, Pergub tersebut ditargetkan selesai dan disahkan pada Mei 2017. Pemprov DKI Jakarta juga telah mengimbau kepada seluruh kelurahan, agar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk tidak mempersulit pengurusan pajak tersebut. "Segala aturannya secara rinci sekarang sedang dirumuskan dalam Pergub," tambahnya.

Seperti diketahui, sebelum merumuskan Pergub, itu, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Pergub Nomor 259 Tahun 2015 Tentang Pembebasan PBB-P2 atas Rumah, Rusunawa, Rusunami dengan NJOP hingga Rp1 miliar. Pembebasan PBB-P2 berlaku untuk tanah dan bangunan yang NJOP-nya di bawah Rp1 miliar, atau luas tanah dan bangunannya di bawah 100 meter persegi. Dengan catatan, lokasi tanah dan bangunan tersebut tidak berada di dalam area perumahan ataupun cluster.

Sementara untuk rumah toko (ruko), apartemen dan tempat usaha yang NJOP PBB-P2-nya di bawah Rp1 miliar, tetap dikenakan kewajiban penyetoran pajak. Kebijakan pembebasan PBB-P2 itu dilakukan, agar tidak membebani warga yang berpenghasilan pas-pasan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan, akan meningkatkan kebijakan pembebasan kewajiban bayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Pihaknya juga tengah menyiapkan aturan baru, agar rumah yang NJOP-nya di bawah Rp2 miliar bisa gratis kewajiban PBB. "Kita putuskan naik ke Rp2 miliar, agar mereka yang (NJOP rumahnya) di bawah Rp2 miliar, tidak bayar PBB. Jadi, sama seperti BPHTB," ujar Ahok, di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Ayah tiga orang anak itu juga mengatakan, jika harga tanah semakin lama semakin naik. Lama-kelamaan, rumah warga yang NJOP-nya di bawah Rp1 miliar juga ikut naik dan tidak mendapat fasilitas gratis bayar PBB lagi. "Jadi, ini atas asas keadilan, tanah kan harganya naik terus, banyak orang tidak mampu rumahnya naik sampai Rp1 miliar sudah langsung kena (bayar PBB)," ujar Ahok.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang sudah membebaskan kewajiban PBB untuk rumah di bawah Rp1 miliar sejak 2016, lalu. Diberlakukannya kebijakan ini bertujuan untuk membantu warga DKI Jakarta dari kalangan menengah ke bawah, terutama bagi mereka yang menempati rumah yang diwariskan oleh orang tuanya. Selain PBB, Pemprov DKI juga membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk lahan dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.
Jurnalis: Bayu Arsita M/Editor: Koko Triarko/ Foto: Bayu Arsita M
Bagikan:

Berikan Komentar:

0 comments so far,add yours