KAMIS, 18 MEI 2017

PADANG --- Gagal masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Indonesia membuat Pemerintah Provinsi Sumbar melakukan kompetisi mencari institusi terbaik di dalam bidang inovasi pelayanan publik.

Kasubag Prosedur Tata Kerja Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Firman
Kompetisi yang digagas Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar tersebut sudah dilaksanakan dari Maret 2017 hingga Agustus 2017 nanti. Ada empat kriteria yang dikompetisikan yaitu standar pelayanan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan inovasi pelayanan.

"Tahun 2017 ini institusi di lingkungan Pemprov Sumbar gagal masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan RB. Melalui kompetisi yang kita laksanakan diharap melahirkan institusi yang memiliki inovasi bagus dan dapat bersaing di 2018," kata Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Irwan, Kamis (18/5/2017).

Sementara itu, Kasubag Prosedur Tata Kerja Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Firman mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan penilaian terhadap 20 institusi yang ikut dalam kompetisi tersebut. Tim penilai sendiri, adalah tim independen dari Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, YLKI Sumbar, MUI Sumbar, LKAAM Sumbar serta Ombudsman Sumbar.

"Ada 20 institusi yaitu 11 kabupaten dan kota ditambah dengan sembilan dari lingkungan Pemprov Sumbar sendiri. Mereka akan diuji oleh tim penilai independen yang saat ini  sudah turun ke lapangan," jelasnya.

Firman menyebutkan, kompetisi tersebut akan mengambil lima terbaik yang diberi penghargaan. Kemudian, akan diusulkan mengikuti kompetisi Top Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan RB tahun 2018 mendatang.

"Kita sengaja mengikutkan kabupaten dan kota sebab mereka juga dapat mengikuti kompetisi Top 99 Kemenpan RB. Yang terbaik akan kita dukung dan usulkan," katanya.

Menurutnya, kompetisi Top 99 Kemenpan RB 2018 akan dimulai pada Oktober atau November 2017 mendatang. Undangan akan dikirim ke provinsi dan seterusnya disosialisasikan ke kabupaten dan kota.

Sementara itu, di Pemerintah Kota Padang terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik yang transparan, berkualitas, terbuka, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Terkait hal tersebut, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Suardi berharap, pelayanan informasi di lingkungan Pemko Padang bisa selalu berjalan dengan baik dan efektif demi memberikan kepuasan layanan bagi siapapun yang berurusan.

Ia mengakui, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memang diwanti-wanti untuk selalu melaksanakan tugas semaksimal mungkin disertai memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat.
Jurnalis: Muhammad Noli Hendra / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto: Muhammad Noli Hendra
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar:

0 comments so far,add yours