Penarikan Uang oleh TKBM, Bukan Pungli

104

RABU, 17 MEI 2017

MAUMERE –  Penarikan uang yang dilakukan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Laurens Say Maumere kepada para sopir dan pemilik kendaraan yang baru turun dari kapal fery jenis Roro Dharma Kencana bukan tergolong Pungutan Liar (Pungli).

Yakobu Levidon Lelong, Ketua TKBM Pelabuhan Laurens Say Maumere.

Demikian disampaikan Ketua TKBM  Pelabuhan Laurens Say Maunere, Yakobus Levidon Lelong, saat ditemui Cendana News di Mapolres Sikka, Rabu (17/5/2017) sore. Menurutnya, kapal fery ini mulai menyinggahi Pelabuhan Laurens Say sejak 1998, dan saat itu ia belum menjadi Ketua TKBM. Namun berdasarkan cerita, saat kapal masuk terjadi polemik dan masalah di pelabuhan, karena buruh TKBM merasa pendapatan mereka berkurang.

“Waktu itu, dilakukan fasilitasi oleh Pemda Sikka. Kalau tidak salah oleh Sekda Sikka dan dicoba dicarikan solusinya untuk mengatasi masalah yang ada, salah satu solusinya, yakni disepakati adanya sistem tarif,” terangnya.

Menurut Yakobus, tarif itu sejak 1998 hingga sekarang tetap sama. Sepeda motor dikenai tarif Rp20 ribu dan mobil berbagai ukuran dikenai tarif Rp150 ribu dan penagihan dilakukan oleh buruh TKBM. Hingga tadi pagi, penagihan tetap dilakukan, hingga salah seorang anggota TKBM ditangkap polisi dan dikatakan pungutan liar, sementara bagi pihaknya itu bukan pungutan liar, karena penagihan uang dilakukan berdasarkan kesepakatan yang ada.

“Pemahaman kami di TKBM, dikatakan pungutan liar kalau tarif yang ditagih melampaui kesepakatan yang telah dibuat, tapi selama ini anggota kami menagih sesuai kesepakatan harga yang sudah ditandatangani bersama,” tegasnya.

Yakobus menandaskan, bukti kesepakatan tersebut juga dibawa olehnya dan ditunjukkan ke Kasat Reskrim, di mana surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Ketua APBMI, Ketua INSA dan BPC Gapeksi Sikka.

Saat bertemu Kasat Reskrim, Yakobus mencoba menawarkan kalau boleh buruh TKBM yang ditahan bisa keluar dahulu dan ia siap sebagai jaminan dan organisasi TKBM juga ada pergunakan pengacara, sehingga kalau boleh pengacara tersebut  yang berhubungan dengan pihak kepolisian. “Tapi, Pak Kasat Reskrim katakan karena ini operasi tangkap tangan di lokasi kejadian, maka orangnya tetap ditahan polisi,” ungkapnya.

Yakobus mengaku baru kembali dari Kantor PT. Dharma Lautan Utama untuk memberikan penjelasan, sebab apapun alasannya perusahaan tersebut juga mengetahui persis kesepakatan di areal pelabuhan dan termasuk pihak-pihak yang berkepentingan di pelabuhan.

Pengamat Hukum, Viktor Nekur, SH.

Yakobus juga mengatakn, uang yang ditarik dilakukan oleh anggota dan diserahkan ke mandor, lalu dibagi ke semua anggota. Tapi, kalau ke organisasi TKBM tidak ada, di mana jumlah buruh TKBM laut ada 180 orang dibagi dalam 6 kelompok, sedangkan TKBM darat juga jumlahnya sama, sehingga total buruh sebanyak 360 orang. “Oris yang ditangkap dan dia baru beberapa bulan bekerjam sehingga kalau dikatakan sengaja saya pikir tidak, sebab yang pasti dia melakukan penagihan berdasarkan surat kesepakatan,” tegasnya.

Kepala Desa Paubekor, ini juga memberi apresiasi untuk pihak kepolisian, di mana Kasat Reskrim banyak memberikan masukan tentang beberapa catatan yang menurutnya ini kekurangan di TKBM dan pihaknya akan berkoordinasi dengan KSOP Laurens Say Maumere, sebab TKBM berada di bawah pembinaan KSOP. “Ke depan, saya akan melakukan rapat dengan ketua-ketua kelompok untuk melakukan pembenahan agar kejadian seperti ini tidak berulang,” katanya.

Pengamat hukum yang juga sedang diminta untuk mendampingi korban, Viktor Nekur, SH., kepada Cendana News di Mapolres Sikka, mengatakan situasi ini akibat kelemahan kontrol oleh Pemda Sikka. Sebab hal ini termasuk retribusi, sehingga seharusnya Pemda Sikka dan DPRD Sikka membuat peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi.

Pemda Sikka, sebut Viktor, bisa digugat karena melakukan pembiaran agar masyaraat melanggar hukum supaya ditangkap, tapi seharusnya Pemda Sikka menyadarkan masyarakat agar mematuhi hukum. “Ini kan sayang, masyarakat bawah yang bekerja keras mencari uang, tapi menjadi korban. Kalau memang pungutan liar, kita buktikan mana aturannya, sebab bicara retribusi berarti harus ada Peraturan Daerah,” sebutnya.

Kalau sudah ada kesepakatan antar instansi, tandas Viktor, maka Bupati Sikka harus bertanggungjawab. Jangan masyarakat, dan Pemerintah harus berani membangun masyarakat Sikka, agar taat hukum. “Ini kan upaya pembiaran dari penguasa agar masyarakat melanggar hukum, dan polisi menjalankan tugas dan kewajibannya juga benar, tapi yang disayangkan, kenapa Pemda Sikka tidak melindungi masyarakat?” pungkasnya.

Jurnalis: Ebed De Rosary/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Ebed De Rosary

Source: CendanaNews

Komentar