KAMIS, 4 MEI 2017

MAUMERE --- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Maumere St.Thomas Morus mendesak ketua DPRD beserta jajarannya untuk segera mencabut dana Pokok Pikiran (Pokir) yang diperuntukan bagi segenap anggota DPRD kabupaten Sikka. 

Anggota PMKRI cabang Maumere yang melakukan demo di gedung DPRD Sikka
Ketua Presidium PMKRI cabang Maumere St.Thomas Morus, Martinus Laga Muli saat membacakan tuntutan menyebutkan, Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan Dewan diminta untuk menindak tegas oknum-oknum dewan yang tertibat melakukan mafia proyek yang menggunakan dana Pokir.

Jika dalam waktu empat hari, pimpinan DPRD dan ketua Badan Kehormatan Dewan tidak mengambil tindakan tegas, maka PMKRI akan duduki gedung DPRD.

“Kami akan menduduki gedung DPRD Sikka, sebab wakil rakyat yang menjadi pembawa aspirasi rakyat ternyata menjadi pelaku mafia proyek,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu lanjutnya, sekertaris Gapensi cabang Sikka mengatakan bahwa kurang lebih ada tujuh oknum anggota DPRD kabupatcn Sikka menjadi Papalele (jual beli) proyek.

“Dugaan kasus yang menyeret beberapa oknum anggola DPRD Sikka ke publik. Mengingatkan kita pada beberapa kasus besar yang sedang terjadi di negeri ini yang mana banyak pejabat publik menyalahgunakan jabatan yang diembannya  untuk memperkaya diri sendiri atau golongannya,” sebutnya.

Ditambahkan salah satu pendemo, Maria Yasinta Nenu, dalam sumpah untuk menjadi seorang pejabat negara. jelas disana dikatakan bahwa akan menjalankan tugas sebaik baiknya sesuai dengan perintah undang-undang dan menempatkan kepentingan.umum diatas segala kepentingan pribadi atau golongan.

Dalam melakukan aksinya, PMKRI membawa serta keranda mayat dan berpakaian hitam sebagai tanda berkabung dan melakukan long march dari sekertariat PMKRI menuju gedung DPRD Sikka sejauh sekitar 1,5 kilometer.
Jurnalis : Ebed de Rosary / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto : Ebed de Rosary
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar:

0 comments so far,add yours