RABU, 17 MEI 2017

LAMPUNG --- Puluhan petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan dan panitia dari Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan mulai melakukan proses pengukuran tanah warga. Hal tersebut sebagai tindak lanjut dari warga yang mendaftarkan tanahnya untuk kegiatan Program Nasional Agraria (Prona).

Petugas dari BPN Lampung Selatan dan aparat desa melakukan proses pengukuran tanah
Nasrulloh, kepala Dusun Sumbersari mengatakan, sebanyak 200 pemilik tanah pekarangan serta tanah perkebunan mendapatkan kesempatan program tersebut pada pertengahan bulan Mei ini. Prona merupakan salah satu program yang dinantikan oleh warga karena selama ini penerbitan atau pembuatan sertifikat dilakukan secara pribadi sementara program Prona dilakukan secara kolektif.

Program yang bergulir pada tahun 2017 tersebut diakui Nasrulloh melibatkan pemilik tanah, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta panitia dari desa yang ikut melakukan proses pengukuran dan menjadi saksi dalam kegiatan pengukuran bidang tanah di wilayah tersebut.

"Meski banyak yang mendaftar tentunya harus melalui verifikasi terlebih dahulu dengan pemeriksaan dokumen berupa surat kepemilikan tanah, serta dihindari adanya sengketa kepemilikan tanah agar tidak terjadi gugatan kelak di kemudian hari,"ungkap Kepala Dusun Sumbersari, Nasrullloh saat ditemui Cendana News dalam proses pengukuran tanah warga yang mengikuti Prona, Rabu siang (17/5/2017).

Ia mengaku banyak warga yang memanfaatkan program Prona tersebut karena selain tidak dipungut biaya sebagian warga juga merupakan para petani yang memiliki penghasilan tidak menentu.

Sementara itu Ahmad, salah satu petugas pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional mengungkapkan Prona merupakan bentuk kegiatan legalisasi asset dan merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudifikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertfikat atau tanda bukti hak atas tanah dan diselengggarakan secara massal atau kolektif.

"Karena program tersebut pendanaannya bersumber dari APBN oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam penerbitan sertifikat tanahnya secara gratis," sebutnya.

Nasrulloh (kanan) kepala dusun Sumbersari sekaligus panitia penyelenggaraan Prona
Meski demikian ia memastikan biaya yang dikenakan kepada pemohon dibayarkan secara sukarela oleh pemohon untuk beberapa pengurusan, di antaranya biaya meterai, akta, patok batas, dan surat surat administrasi.

Ia juga menepis jika selama pembuatan prona ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) karena Prona yang dilakukan di wilayah tersebut terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan berbagai tahapan yang dilakukan oleh aparat desa dan diketahui oleh masyarakat.

"Hari ini dimulai proses pengukuran dan karena banyaknya peminat diperkirakan proses pengukuran bidang tanah bisa memerlukan waktu sekitar satu bulan apalagi ada sebagian tanah warga yang luas," terang Ahmad.
Jurnalis : Henk Widi / Redaktur : ME. Bijo Dirajo / Foto : Henk Widi
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar:

0 comments so far,add yours