SABTU, 20 MEI 2017

JAKARTA---- Komisi II lewat Pansus RUU Pemilu DPR akan menerapkan sistem pemilu berbasis komputer yakni Electronik Voting atau e-voting pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

Margrito Kamis.
Menanggapi hal tersebut, Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menilai e-voting jika akan diterapkan dan digunakan untuk pemilu pasti akan bermasalah.

"Secara teknis ini bermasalah juga, kan kita baru tahu, kenyataan e-voting di Amerika Serikat juga bermasalah. Padahal mereka jago teknologi, nah kita? Kita tahu kan negara kita ini seperti apa," ujar Margarito di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (20/5/2017).

Lebih baik, kata Margarito, sistem e-voting dihapus dan gunakan sistem yang ada sekarang telah familiar, sangat akrab dengan rakyat kita. Jika diterapkan, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan bermasalah baru lagi seperti proyek e-KTP.

Sebab, Beber dia, e-voting itu dicurigai bermotif dasarnya adalah proyek yang bisa berpotensi merugikan negara.

Seperti proyek e-KTP yang 2,6 triliuan rupiah, menjadi 5,6 triliun rupiah, dengan adanya kasus tersebut sekarang orang orang pada masuk penjara. Apakah teman teman di DPR mau masuk penjara lagi?

Untuk itu dirinya meminta kepada Komisi II DPR, agar meninggalkan sistem pemilu berbasis komputer tersebut. Karena dengan adanya sistem e-voting untuk pemilu pasti akan melahirkan proyek baru yang bisa korupsi.

"Jadi menurut saya pakai saja sistem yang lama, karena cara itu mewakili keadilan dan lebih memungkinkan rakyat menyalurkannya secara tepat, secara menyeluruh. Sehingga hal tersebut menjadi alasan untuk dipertahankan," tuturnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/Redaktur: Irvan Sjafari/Foto: Adista Pattisahusiwa
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar:

0 comments so far,add yours