DKP: Nelayan Kecil Seharusnya Bebas dari Pungutan

43
Ilustrasi/Foto: dokumen CDN.

KUPANG — Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ganef Wurgiyanto mengatakan para nelayan kecil dengan kapal 10 gross tonnage (GT) ke bawah di daerah itu seharusnya bebas dari pungutan biaya urusan izin maupun administrasi saat melaut.

“Nelayan dengan kapal 10 GT ke bawah ini adalah nelayan kecil yang hanya melaut di perairan dekat, penghasilan mereka juga kecil sehingga tidak harus dibebani dengan pungutan biaya lainnya,” katanya di Kupang, Selasa (18/7/2017).

Mantan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP NTT itu menjelaskan, kriteria nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 GT itu sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Nelayan kecil yang dimaksud lanjut Ganef, dilindungi serta diberikan sejumlah kemudahan seperti pemberian asuransi dan dibebaskan dari pungutan biaya perizinan saat melaut.

Ia mengatakan, kebijakan dari pemerintah pusat itu ditindaklanjuti juga melalui pihak Perhubungan dari Pusat hingga dinas terkaitnya di kabuten/kota.

“Jadi urusan pas kecil dan surat kelaikan kapal nelayan kecil bisa diurus langsung di masing-masing kabupaten/kota,” katanya.

Ganef mengaku, sangat mendukung kebijakan seperti itu karena tidak mempersulit nelayan kecil yang mengais untung untuk kebutuhan sehari-hari di wilayah perairan dekat.

Ia mengatakan, kebijakan seperti itu sudah mulai diterapkan Pemerintah Kota Kupang sehingga diharapkan ke-21 kabupaten lainnya yang menyebar di Provinsi Selaksa Pulau itu juga menerapkan kebijakan serupa.

Artinya, lanjut dia, tidak perlu ada alasan dari pemerintah daerah yang masih menarik pungutan biaya kepada nelayan kecil dengan alasan meingkatkan Pendapan Asli Daerah (PAD)-nya.

“Saya belum pastikan betul apakah kabupaten lainnya di NTT sudah menerapkan seperti itu tapi yang di Kota Kupang sudah mulai menerapkannya,” katanya.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) NTT Abdul Wahab Sidin mengatakan hingga kini nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 GT di daerah itu belum menikmati kebijakan bebas izin.

“Sudah ada kebijakan dari Ibu Menteri (Susi Pudjiastuti) bahwa kapal nelayan di bawah 10 GT (gross tonage) bebas melaut, namun sampai saat ini nelayan kita di NTT masih harus mengurus perizinan ketika melaut,” katanya saat dihubungi Antara secara terpisah di Kupang.

Kebijakan tersebut, katanya, sudah tertuang dalam surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tertanggal 7 November 2014 yang ditujukan kepada pimpinan daerah di seluruh Indonesia.

“Bahkan ketika Ibu Menteri Susi berkunjung ke Tenau, beliau juga menegaskan kembali bahwa nelayan kecil harus bebas dari pungutan,” kata Wahab yang juga merupakan nelayan yang berbasis di TPI Tenau Kota Kupang itu.

Ia mengaku, pihaknya masih mempertanyakan kenapa surat edaran menteri tersebut belum diberlakukan secara menyeluruh di NTT.

“Untuk itu kami berharap agar kebijakan pro-nelayan dari pemerintah pusat seperti ini dimuluskan dan diterapkan di daerah karena sangat memudahkan nelayan kecil kita dalam usaha membangun ekonominya, katanya.[Ant]

Komentar