Ekonom UGM: Defisit Fiskal Indonesia Capai Titik Kritis

and
181
Ekonom UGM, Tony Prasetiantono dalam seminar nasional Pembangunan Infrastruktur Indonesia Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi, di UGM. –Foto: Jatmika

YOGYAKARTA – Ekonom UGM, Tony Prasetiantono, mengkritik pemerintah yang sengaja memunculkan wacana pemindahan Ibukota RI ke wilayah luar Pulau Jawa, yakni Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terlebih wacana pemindahan ibukota negara itu dilakukan di tengah situasi kondisi defisit fiskal yang menimpa ekonomi Indonesia, saat ini. 

Menurut Tony, melebarnya defisit fiskal yang mencapai titik kritis, yakni 2,92 persen dari PDB atau hanya terpaut kurang dari 0,1 persen dari batas keseimbangan fiskal 3 persen, merupakan hal yang tidak realiastis untuk menambah beban APBN dengan memindahkan ibukota negara. Yang justru harus dilakukan pemerintah saat ini menurutnya adalah mengejar defisit penerimaan pendapatan negara, yang semakin melebar akibat tingginya hutang pemerintah untuk membangun infrastruktur di berbagai sektor 3 tahun terakhir.

“Percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah sangat bagus. Namun, hal itu juga harus dilakukan dengan memprioritaskan proyek-proyek yang memang dibutuhkan. Wacana pemindahan ibukota merupakan hal yang tidak realistis, karena akan menambah beban APBN,” katanya, dalam seminar nasional Pembangunan Infrastruktur Indonesia Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi, di UGM, Senin (17/7/2017).

Tony mengatakan, melebarnya defisit fiskal yang terjadi saat ini dirasakan telah membuat ekonomi Indonesia menjadi lesu. Pertumbuhan kredit hanya mencapai 8 persen. Sementara antusiasme pihak swasta untuk menanamkan investasi juga semakin minim.

Ia sendiri menyebut, biaya pemindahan ibukota negara yang diperkirakan mencapai Rp500 triliun, semestinya dapat digunakan untuk membangun dan menambah infrastruktur yang tengah digencarkan saat ini. Pasalnya, nilai biaya pemindahan ibukota negara itu setara dengan besaran APBN selama 2 tahun.

“Sayang, jika dana sebesar itu hanya digunakan untuk memindah ibukota negara. Lebih baik digunakan membangun infrastruktur lain, misalnya menambah MRT atau monorail,” katanya.

Tony juga membandingkan pemindahan ibukota negara yang dilakukan sejumlah Negara, seperti Australia, Malaysia, atau Cina. Nyatanya juga tidak selamanya efektif dari sisi tempat tinggal dan lokasi. Begitu juga pemindahan ibukota Brazil pada 1960 yang tidak bisa disamakan dengan kondisi saat ini.

“Tolong pemindahan Ibukota itu dipikirkan lagi. Pemindahan itu bukan satu-satunya solusi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tony juga mengkritisi sejumlah proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang dinilai kurang efisien dan diperlukan. Seperti halnya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang membutuhkan biaya sangat besar senilai Rp74 triliun.

“Sampai sekarang saya tidak mengerti kenapa kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun. Karena di luar negeri itu tidak pernah ada kereta cepat yang efektif, efisien, visible, di jarak 142 km. Mayoritas di atas 400km. Seperti kereta cepat Beijing-Shanghai itu 1300 km. Kereta Sinkansen Tokyo-Osaka jaraknya 400 km. Sehingga saya tidak melihat kereta cepat Jakarta-Bandung ini visible,” katanya.

Komentar