Guru Besar Hukum UGM: Hak Angket KPK, Cacat

96
Sejumlah dosen UGM membentangkan spanduk penolakan pansus hak angket KPK. -Foto: Jatmika

YOGYAKARTA – Ratusan Dosen UGM Yogyakarta, menggelar aksi gerakan UGM Berintegritas, guna memberikan dukungan kepada KPK, di Balairung UGM, Senin (17/07/2017) sore. Para akademisi yang sebagian besar bergelar profesor itu kompak menyatakan sikap dukungan kepada KPK, dengan membawa bunga mawar dan membentangkan spanduk. Termasuk juga mengumpulkan petisi penolakan pansus hak angket KPK yang telah mencapai 1.000 orang lebih. 

Rektor UGM, Panut Mulyono. -Foto: Jatmika

Rektor UGM, Panut Mulyono, yang turut hadir dalam kegiatan itu menyatakan dengan tegas, mendesak  DPR untuk menghentikan pansus hak angket KPK. Pasalnya, hak angket KPK dinilai bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang.

“Gerakan Integritas UGM adalah bentuk dukungan kami atas gerakan antikorupsi. Juga upaya nyata kami memberantas korupsi,” ujarnya.

Ia menuturkan, gerakan tersebut digelar sebagai bentuk keprihatinan para akademisi atas carut marutnya proses penyidikan kasus korupsi E-KTP, hingga memunculkan Pansus Hak Angket KPK. Sehingga, para akademisi pun merasa perlu turun gunung untuk ikut memberantas korupsi dengan menegakkan kembali nilai-nilai integeritas dan mengingatkan politisi dalam memberantas korupsi.

Di tempat yang sama, Guru Besar Hukum UGM, Prof. Maria Sri Wulani Sumarjono, mengatakan berdasarkan hasil kajian tim UGM,  pansus hak angket KPK dinilai cacat material atas objeknya, dan cacat formil prosedural. Ia menjelaskan, hak angket adalah hak konstitusional parlemen untuk menyelidiki permasalahan tertentu melalui prosedur khusus yang ditujukan kepada pemerintah. Sementara, KPK bukanlah bagian dari pemerintah, sehingga tidak bisa dikenai hak angket.

“KPK bukan bagian dari eksekutif dan legislatif. KPK adalah lembaga independen yang berdiri sendiri yang tidak boleh diintervensi. Secara meterial dan substansial (pansus hak angket KPk) tidak tepat ditujukan ke KPK. Apalagi, prosedur pembentukan pansus juga tidak tepat,”, tegasnya.

Akademisi UGM sendiri menduga pembentukan pansus DPR hanyalah upaya untuk menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komentar