KNTI Inginkan Kebijakan KKP Sinergi Antara Hulu dan Hilir

73
Nelayan tradisional

JAKARTA — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menginginkan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat benar-benar menyinergikan antara aspek hulu dan hilir di dalam sektor perikanan.

“Diperlukan sinergi lokus kegiatan antar direktorat teknis agar tercipta intervensi hulu-hilir secara terintegrasi,” kata Wakil Sekjen KNTI Niko Amrullah, di Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut dia, sejumlah catatan penting yang harus dilakukan KKP antara lain adalah memperbaiki tata kelola implementasi pengadaan kapal bantuan.

Hal tersebut, lanjutnya, terutama untuk kapal ikan di bawah 30 gross tonnage (GT) yang memakan anggaran hingga sekitar Rp182 miliar per tahun.

Selain itu, ia juga mendesak KKP dapat memperbaiki tata kelola asuransi nelayan, khususnya pada mekanisme pencairan asuransi oleh nelayan.

Menurut Niko, mekanisme yang ada saat ini masih rumit sehingga diperlukan pendampingan intensif bagi kalangan nelayan tradisional yang ada di berbagai daerah.

Wasekjen KNTI juga menghendaki agar kegiatan pengelolaan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) kawasan perikanan nasional harus jelas orientasinya yakni untuk mempercepat implementasi Perpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

Sebelumnya, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan, nelayan tradisional atau kecil yang tersebar di berbagai daerah perlu peningkatan akses terhadap permodalan guna mengembangkan sektor perikanan di Indonesia.

“Terhubungnya hulu hilir sektor perikanan memberikan kepastian usaha bagi nelayan, termasuk urusan permodalan,” kata Abdul Halim.

Menurut dia, peningkatan akses permodalan akan sangat membantu para nelayan dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kelancaran hulu hilir sektor perikanan dalam artian mulai dari ikan ditangkap, bisa didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), hingga adanya fasilitas “cold storage” (penyimpanan dingin) untuk pengolahan dan pemasaran.

Sedangkan di tingkat ekonomi, KKP dinilai mesti dapat menghubungkan pengelolaan sumber daya ikan dari hulu ke hilir sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan. [Ant]

Komentar