Komisi IV DPR RI Usulkan Bulog Bisa Lakukan Impor

106
Suasana Rapat Komisi IV DPR RI bersam Perum Bulog. -Foto: Fahrizal

JAKARTA – Herman Khaeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, memimpin sekaligus membuka rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI, perihal pengawasan terhadap kinerja Bulog dalam melakukan penyaluran Rastra.

Herman mengatakan, Rastra sangat dinamis sekali, karena banyaknya isu yang berkembang, bahwa adanya pergantian Rastra terhadap BPMT yang bukan hanya menjadi persoalan di struktur Bulog, tetapi juga di Pemerintahan.

Pandangan dari Komisi IV, bahwa Bulog merupakan instrumen negara yang ditugaskan menyambung terhadap hasil revisi di Undang-Undang 18 tahun 2012, bahwa negara harus memiliki stok yang cukup dalam rangka menjamin ketahanan pangan. Dua hal yang selalu ditekankan kepada Bulog, bahwa Rastra harus tersalur tepat waktu, kualitasnya baik, dan tepat sasaran.

Terkait situasi penyaluran Rastra, Komisi IV DPR RI menyarankan agar Bulog tidak hanya menugaskan ke titik distribusi, tetapi juga disampaikan langsung ke titik pembagian.

Djarot Kusumayakti. -Foto: Fahrizal

Djarot Kusumayakti, Dirut Bulog, yang pada rapat kali ini sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Komisi IV DPR RI, karena bisa menghadirkan 26 Kadivre di seluruh Indonesia untuk mengikuti rapat tersebut.

Dalam kesempatan ini pula, Djarot menyampaikan, Perum Bulog sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2016 tentang Perum Bulog, merupakan alat pemerintah untuk mendukung kebijakan perberasan nasional seperti yang tercantum dalam Inpres nomor 5 tahun 2015, tentang kebijakan pengadaan gabah beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.

Perum Bulog diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melakukan pelaksanaan pembelian gabah beras secara nasional sesuai harga pembelian pemerintah. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan, penyediaan dan penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat atau bencana alam, serta stabilisasi harga beras dalam negeri yang dilaksanakan melalui mekanisme cadangan beras pemerintah.

Menurut Djarot, simpul mata rantai ketahanan pangan dalam penugasan Bulog ada beberapa hal, di antaranya, pertama, pengadaan dengan tujuan mengamankan stok beras yang sesuai dengan harga pembelian pemerintah dengan standar beras yang sesuai Inpres yang berlaku, kedua, penyediaan atau penyimpanan, yaitu mencakup dalam berbagai aspek ketahanan dan ketersediaan pangan, manakala negara membutuhkan pasokan beras, ketiga, perawatan stok dengan tujuan agar kualitas beras tetap terpelihara.

Pemerataan stok untuk mendukung ketersediaan stok beras di seluruh Indonesia, sehingga menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan pokok yang tersedia di seluruh wilayah tanah air.

Keempat, distribusi beras untuk penyaluran beras yang meliputi distribusi Rastra, cadangan beras pemerintah, golongan anggaran, dan penyaluran lainnya.

“Dasar hukum pelaksanaan program Rastra termaktub dalam UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, UU nomor 18 tahun 2016 tentang APBN 2017, Perpres nomor 48 tahun 2016 tentang penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional, Inpres nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, Perpres nomor 97 tahun 2016 tentang rincian APBN 2017, pedoman umum rastra 2017, dan Surat Kementerian Koordinator BMK RI nomor b 12 tanggal 22 Februari 2017 tentang penetapan alokasi pagu subsidi rastra dan bantuan pangan non tunai provinsi tahun 2017.

“Hal tersebut menjelaskan, bahwa peranan Bulog terhadap pemerintah begitu penting,” jelas Djarot, Senin (7/7/2017).

Menurut Djarot, Pemerintah melalui Bulog telah melaksanakan program subsidi pangan, baik dalam bentuk raskin yang sekarang disebut rastra kepada masyarakat miskin selama kurun waktu 16 tahun, dimulai dengan nama operasi pasar khusus pada 1998-2001, dan mulai 2017 istilah program subsidi untuk rakyat miskin atau raskin diubah menjadi subsidi beras sejahtera atau rastra di 470 kabupaten kota.

Program rastra merupakan sebuah kebijakan perberasan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk pengamanan harga di tingkat produsen atau petani pada sisi hulu dan pada tingkat konsumen atau rumah tangga pada sisi hilir melalui proses pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran yang dilakukan oleh Bulog.

“Adanya intervensi pasokan beras ke pasar untuk tetap menjaga stabilitas pangan, dan tambahan suplai melalui rastra akan memunculkan keseimbangan harga baru yang diharapkan lebih rendah atau stabil. Dan, secara visual keragaman penyaluran rastra akan mempengaruhi harga riil beras akan tetap stabil”, katanya.

Edhy Prabowo, Ketua Komisi IV DPR RI, memberikan masukan ataupun tanggapan perihal program rastra yang telah disampaikan Dirut Bulog. Menurut Edhy, apresiasi diberikan kepada Bulog terhadap kecepatan dan merespon setiap gerakan-gerakan harga di lapangan yang sedikitnya telah membantu masyarakat. Dirinya menyampaikan agar Bulog tetap menjaga kinerjanya melalui kadivre-kadivre-nya dalam menangani masalah terutama isu perihal adanya wereng coklat yang takutnya akan terjadinya impor beras yang justru akan merugikan Bulog dan menguntungkan pelaku swasta.

“Komisi IV DPR RI akan mengusulkan supaya Bulog diberikan mandat dalam komunitas strategis untuk bisa melakukan impor sendiri dengan tujuan untuk dapat menstabilisasi harga dan tentunya tidak merugikan masyarakat”, jelasnya.

Terkait dengan BPMT, Herman Khaeron, mengatakan, bahwa Komisi IV DPR RI telah memutuskan untuk membentuk panja untuk melakukan evaluasi terhadap bantuan pangan non tunai, dan apakah BPMT tersalurkan dengan baik, memberikan nilai manfaat lebih, fungsinya bisa menggantikan fungsi rastra dan sebagainya. Pakja ini juga bertujuan untuk memperkaya informasi yang sudah ada di Komisi IV DPR RI.

Komentar